PEKANBARU, Suluhriau- Diperkirakan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau gepeng di Pekanbaru makin banyak.

Namun, hingga kini penanganannya belum maksimal. Bahkan tahun 2017 ini, anggaran shelter hanya Rp400 juta dan sangat minim.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim meminta agar Dinsos Pekanbaru, koordinasi, dengan Dinsos Pemprov Riau, agar bisa membantu masalah PMKS ini. Sebab, Pekanbaru ini merupakan ibukota Provinsi Riau.

"Ini masalah kita bersama, tentunya penanganannya harus bersama-sama. Namun Dinsos selaku Satker yang menangani masalah ini, harus pro-aktif. Apalagi belakangan masalah PMKS seperti gepeng, anak telantar, penyandang cacat, termasuk anak-anak punk marak lagi di beberapa simpang lampu merah," tegas Marlis kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (25/1/2017).

Dari panatauan lapangan, gepeng ini memang hampri terlihat di beerapa titik, terutama anak-anak di bawah umur, menjamur, seperti lampu merah di Simpang SKA, Simpang Empat Arengka, lampu merah Jalan Diponegoro dan lampu merah depan Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman.

Ke depan penanganan ini kata Marlis, perlu juga melibatkan TNI, seperti dilakukan di Payakumbuh, di ketahui hasil kunker komisi III ke daeah itu. "Gepeng ditangkap dan dibina di TNI untuk beberapa waktu lamanya, hingga mereka mandiri," tukasnya. (prt)