SULUHRIAU, Balipapan- Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifah menyarakan kepada Kementerian Agama agar lebih bisa mengkaji secara mendalam mengenai program revitalisasi MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) yang sebelumnya MA (Madrasah Aliyah) agar jelas target yang akan "dikejar".

Ledia meminta pemerintah harus memiliki staandar minimal yang akan dicapai. Sebab, hingga saat ini pencapai yang akan "dikejar" tersebut belum terlihat dari rencana revitalisasi itu sendiri.

Program revitalisasi ini bukan sekadar untuk direlokasi buat operasional saja, tetapi juga harus dipikirkan selanjutnya sesudah menjadi MAPK akan seperti apa. Hal ini karena animo masyarakat Balikpapan yang sangat tinggi, jadi diperlukan kajian yang lebih mendalam. "Kita lihat ternyata belum sepenuhnya siap dan ada analisa yang kurang tajam, Kementerian Agama mesti kita dorong karena ketika melakukan perubahan harusnya dipikirkan sejak awal dan dianalisis secara tajam," kata dia, saat diskusi dengan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur bersama Tim Kunspek Komisi VIII, di Balikpapan, dikutip dari Republika.co.id Sabtu, (2/2/2017).
     
Beberapa hal yang perlu ditingkatkan ialah SDM tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendukung yang memadai, memiiki standarisasi yang  baku serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksana yang jelas. Penyelenggaraan MAPK melalui SK Menteri Agama jangaan lagi hanya bersifaat susulan dan pelaksananya dititipkaan dan menginduk ke sekolah tersebut.

Di sisi lain Ledia juga mengapresiasi progress Madrasah adanya kerjasama dengan IAIN (Institute Agama Islam Negeri) Samarinda terkait tenaga pengajar dan tenaga mentor. "Kalau bisa ditekankaan lagi dengaan IAIN siswa tersebut diajak PKL itu kan jauh lebih baik karena ada pendampingnya," kata dia. (rol)