SULUHRIAU, Pekanbaru- Berlarut-larutnya Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau sepertinya belum akan berakhir.

Pasalnya, terakhir ini dikabarkan ada lebih dari satu SK dari pihak pusat terkait hal ini. Tak ayal, ini membuat
Ketua TIm Pansus RTRW DPRD Riau Asri Auzal bersuaran tinggi di depan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta sejumlah anggota Komisi IV DPR RI saat pertemuan.

Ia kesal dengan kebijakan pemerintah pusat, menyingung beberapa SK yang dikeluarkan Kemen-LHK untuk RTRW di Riau.

"Kami jadi bingung mau pakai aturan yang mana pak. Ada banyak SK yang dikeluarkan Kemen LHK. Lalau mana yang kami pedomani," kata Asri Auzar, di auditorium gedung lancang kuning, Selasa (21/2/2017). 

Kebingungganya bertambah, apakah benar pemerintah pusat ini serius dalam menangani persoalan RTRW ini. Karena terlalu banyak SK yang sudah diterbitkan oleh Kemen-LHK, sementara sampai hari ini kebijakan RTRW tersebut masih menggantung.

Asri Auzar memberikan pemahaman kepada anggota Komisi IV, dimana akibat mandegnya persoalan RTRW yang sudah bertahun-tahun berakibat kepastian hukum dalam hal investasi di Riau terkendala. Triliunan dana

harusnya sudah diinvestasikan untuk menggerakan perekonomian di Riau,  sirna karena RTRW tak tuntas.
Dalam kesempatan itu, hadir juga rekan di tim Pansus RTRW seperti Kamila Sari, Wakil DPRD Riau Sunaryo, perwakilan pemerintah dari kabupaten kota serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau. (mdi)