Pengurangan THL,
Sekko Pekanbaru Ogah Kurangi Tunjangan Pejabat Bela THL
Selasa, 07 Maret 2017 - 11:12:13 WIB
PEKANBARU, Suluhriau- Pemko Pekanbaru tetap mengupayakan pemangkasan tenaga harial lepas (THL). Ini dalam upaya meringankan beban anggaran.
Sekko Pekanbaru HM Noer MBS dikonfirmasi usai rapat dengan sejumlah OPD, Senin (6/3/2017) dengan tegas mengatakan, akan tetap dilakukan pengurangan THL.
Menurutnya, intruksi sudah disampaikan ke pihak instansi yang ada agar dapat mempelajari dan menganalisa berapa kebutuhan THL seharusnya di instansi bersangkutan.
"Target saya minta kurangi Rp1.500 orang dari sekitar 10.000 orang THL saat ini, tapi kini sesuai analisa diberapa intansi baru 5.000 orang," katanya.
Dikatakan M Noer dirinya bukan tidak mau mepekerjakan THL di Pemko, tetapi sekarang terlalu banyak, sehingga nyaris ada yang tidak memliki job kerja sama sekali, akibatnya daerah harus membayar gaji mereka. "Yang tidak bekerja inilah perlu dipangkas," katanya.
Ditanya wartawan, bagaimana solusi kalau tunjangan pejabat dikurangi untuk membantu anggaran gaji THL ini?
M Noer dengan tegas mengatakan, hal itu tidak benar, salah, justru dalam pertemuan dengn pihak KemenPAN-RB, tunjangan pejabat akan ditambah untuk menigkatkan kinerja dan profesionalitas. "Kenapa harus dikorban tunjangan pejabat untuk membantu THL yang tidak bekerja," sergahnya.
Saat ditanya, mengapa harus diterima juga THL, sementara ada daerah dilura Riau ini sudah banyak merumahkan THL? M Noer mengatakan, kalau untuk hal ini perlu kajian, di Riau yang baru 'berani' melakukan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Namun ia berharap, agar intansi terkait secara bertahap terus melakukan evaluasi terhadap THL di masing-masing intansinya.
Sementara itu, dampak dari program pengurangan THL sudah dirasakan oleh salah satu OPD. Salah seorang smber disalah satu dinas membanarkan, pihak Sekko minta mengurangi THL di dinas itu. Akibatnya, ada sejumlah THL yang terkena, padahal baru dangkat lebih kurang dua bulan, dan harus dibayarkan gaji seala bekerja. "Kata kadis sebenarnya butuh, tapi harus dikurangi," kata sumber di salah satu dinas di Pemko, Selasam (7/3/2017). (krl)
Komentar Anda :