SULUHRIAU, Siak- Bupati Siak Syamsuar menyorot kinerja dua dinas di lingkungan Pemkab Siak. Dinas yang mendapat sorotan yakni, Dinas Pendidikan (Dsidik) dan Dinas Kesehatan (Diskes).

Ini disampaikan Syamsuar saat membukan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perintah Daerah (RKPD)  kabupaten Siak tahun 2018, Rabu, (15/3/2017) di Raja Indra Pahlawan Room, Siak.Ia menegaskan, mengapa ini perlu ditekankan, karena
yang akan menjadi prioritas pembangunan yang menjadi perhatian seriusnya tahun depan itu adalah pembangunan dibidang  pendidikan dan kesehatan.

Kemudian, pembangunan pariwisata dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang peningkatan dan pengembangan pariwisata dan peningkatan UKM ekonomi kreatif di kabupaten Siak.

"Kalau melihat kondisi keuangan yang ada maka kita akan prioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan infratsruktur guna mendukung pembangunan dibidang pariwisata dan UKM pada tahun depan,"tutur Syamsuar.

Pada tahun depan itu menurut Bupati, khusus untuk bidang Kesehatan Pemkab Siak mentargetkan peningkatan status daripada enam puskesmas kecamatan  menjadi RSUD Tipe D nantinya.

Untuk proses persiapan kearah peningkatan status pada 6 Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah sakit Tipe D yang direncanakannya itu hingga kini belum ada dilihatnya sama sekali.

Seharusnya  pihak Dinas Kesehatan sudah harus mulai untuk melakukan proses  pelaksanaan tahapan persiapan seperti siap plaining, program maupun progres yang
dibuat dinas Kesehatan itu sendiri."Padahal kita akan prioritaskan peningkatan status untuk 6 Puskesmas kecamatan menjadi Rumah sakit Tipe D pada tahun depan itu,"tegas  Bupati Syamsuar.

Kemudian khusus dibidang pendidikan, kata Syamsuar, yang harus  menjadi perhatian serius pihak dinas Pendidikan masalah ketika pihak  sekolah swasta tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) belum cukupnya bangku dan ruang belajar disekolah MI tersebut.

Aklibatnya,  pada dibuka penerimaan siswanya meyebabkan kita kewalahan untuk menyediakan bangku dan ruang belajar siswa yang belum memadai jumlahnya untuk menampung para siswa yang didaftarkan orang tuanya kesekolah MI tersebut.

"Padahal masyarakat sendiri mau meninggalkan sekolah umum seperti SD dan lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah MI. Namun untuk   kelancaran proses belajar mengajar disekolah MI masih terlihat kekurangan bangku dan  lokal untuk menampung masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke MI itu yang mesti harus menjqadi perhatian dengan memulai persiapannya oleh dinas pendidikan agar dianggarkan alokasi dananya tahun depan, "terang Bupati Siak.

Melihat kondisi itu Menurut Syamnsuar yang harus menjadi catatan khusus oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan pengkajian tentang apa menjadi penyebab hingga sampai  terjadi kekurangan disekolah negeri sehingga para orang tua lebih banyak memilih sekolahkan anak-anak mereka kesekolah agama seperti  MI itu.

"Kalau kondisi  demikian terus terjadi tentu akan berdampak pada berkurangnya minat para orang tua untuk sekolah anaknya kesekolah  SD baik swasta maupun negeri," sorot Bupati.

Bupati pun mengaku dengan kondisi keuangan daerah maupun pendapatan keuangan PAD yang terjadi penguranganya bahkan hampir separuh berkurang jika disbanding tahun lalu. Dengan penerimaan daerah disektor DBH Migas, DAU, dan DAK pada tahun 2017 
yaitu hanya berkisar Rp180 Miliar lebih ditambah juga terjadi berkurangnya penerimaan pendapatan lainnya.

Denngan kondisi keuangan ini, sangat dikhawatirkan berbagai program pembangunan yang telah kita rencanakan Pemkab nantinya bias-bisa tidak jadi terlaksana sama sekali nantinya.Untuk mengatasi kondisi itu, diperlukan  kinerja para SKPD supaya pro aktif
mencari dan menggali semua potensi sumber pemasukan keuangan lainnya supaya peningkatan pemasukan keuangan PAD bias digenjot.

"Para SKPD juga harus melobi dan mengejar dana pembangunan ada  Provinsi mamupun di APBN serta melobi kerjasama pada para  perusahaan yang beroperasi di kabupaten Siak ini seperti melobi program CSR maupun pola mitra.Para SKPD terkait  jangan hanya berdiam diri dan hanya menunggu anggaran dana yang dimiliki Pemkab semata.Jika para SKPD tak mau pro aktif cari dana diluar dana APBD Kita maka pembangunan didaerah akan terus tertinggal dari daerah lain nantinya," tegas Bupati Siak pada kepala SKPD terkait.

Dengan berkurangnya pendapatan keuangan pemkab, lanjut Syamsuar, pihaknya pada Pemprov Riau supaya membantu anggaran dana melalui berbagai program pembangunan yang dialokasikan diAPBD Riau untuk kabupaten Siak seperti program pembangunan dibidang pendidikan maupun dibidang pembangunan infratsruktur lainnya di Siak.

"Karena  saat ini khusus untuk sekolah tingkat SMA dan  SMK sudah diambil alih pengelolaanya oleh pemerintah provinsi,sehingga pembangunan untuk kelancaran proses
belajar bias diatasi pembiayaannya pada sekolah-sekolah SLTA yang ada di Siak oleh Pemprov Riau,"tuturnya.

Hadir di acara pembukaan Musrenbang 2018 seperti hadi  Mantan Bupati Siak H Arwin As SH, Wan Abu Bakar, ketua DPRD kabupaten Siak, Sekretaris Bapedda Riau, Wakil Bupati Siak, anggota DPRD Siak dan ratusan petinggi Kabupaten Siak maupun kecamatan. (eri)