SULUHRIAU, Pekanbaru- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman mempertanyakan komintmen Pemrov Riau untuk mewujudkan "Riau Go IT".

Buktinya kata politisi Demokrat ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) 2018 Selasa kemarin,  tidak menggambarkan adanya pembahasan Riau Go IT.

"Dari pemaparan forum-forum konsultasi publik, Musrenbang RKPD dan lainnya, sangat tidak menggambarkan Riau Go IT.  Saran saya, kita ganti saja taglinenya dengan Riau Go It  (Riau untuk "Itu"), artinya kan luas. Tidak ada usaha yang mengarah kepada Icon Riau tersebut," kata Noviwaldy Jusman dilansir Riauterkini.com Rabu (22/3/2017).

Sebagai wakil rakyat, ia sangat berharap agar mulai tahun 2018 nanti, Provinsi Riau sudah menggunakan IT. Karena menurutnya, banyak dampak positif dengan adanya sistem IT yang dimaksud.

"Kita harus buat pemerintahan di ujung jari, artinya bisa mengurus izin tanpa harus bertemu pemberi dan penerima jasa. Mampu mengurangi penggunaan uang non tunai, termasuk di pemerintahan," ungkapnya.

Selain itu, pembayaran gaji tunjangan honor bisa dilakukan dengan non tunai. Hal ini guna menghindari pungutan liar dan resiko dalam membawa uang. Juga dalam hal pembayaran tiket bus trans metro, parkir, air, PLN dan lainnya, bisa menggunakan non tunai, hanya dengan 1 kartu.

"Di ujung itu semua, setiap instansi pemerintah wajib membuat perangkat penilaian terhadap pelayanan sehingga kita semua tau penilaian masyarakat public statifaction dan segera mengambil tindakan pembinaan dan corrective action," jelasnya.

Jika program ini terlaksana, maka diyakininya bisa memperbaiki image Provinsi Riau yang selama ini dikenal sebagai penghasil koruptor. Korupsi yang dilakukan, tidak hanya pejabat saja, tapi semua lapisan masyarakat pun bisa.

"Sebenarnya, masih banyak lagi kegunaan IT, teleconference misalnya yang dapat mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Tapi usaha ini, selalu dapat perlawanan dari dalam sendiri dengan sejuta alasan karena akan kehilangan Pungli dari perjalanan dinas dan akal-akalan pergi. Pergi 2 orang, tapi membawa SPPD untuk 10 orang, seakan tempat tujuan memakai prinsip tahu sama tahu," pungkasnya. (jan)