SULUHRIAU, Pekanbaru- Pengawasan pelaksanaan pilkada Kabupaten Indagiri Hilir (Inhil) yang akan digelar tahun 2018 minim. Ini terancam pengawasan dilakukan asal-asalan.

Menurut anggota Bawaslu Riau Fitri Heriyanti, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Pemkab Inhil membahas anggaran tersebut, dan Pemkab Inhil sudah bersedia menanggarkannya dalam APBD jumlahnya Rp 2 miliar.

Jumlah itu dinilai sangat minim, panwas pilkada akan sulit bekerja maksimal. "Kebutuhan anggaran mencapai Rp 5 miliar," katanya.

Walaupun belum terakomodir seluruh kegiatan pengawasan, dipastikannya pengawas tidak akan mogok melakukan pengawasan, tetapi hanya akan bekerja sesuai anggaran.

Fitri mengatakan, jika anggarannya tidak cukup, pengawasan tidak akan bisa dilakukan secara menyeluruh dan akan mencederai kualitas pilkada.

Kebutuhan anggaran pengawasan disusun atas perintah undang-undang dan regulasi sesuai dengan kebutuhan dasar dan item pokok pengawasan tahapan pilkada. [slt]