SULUHRIAU, Selatpanjang- Pihak majlis ulama Indonesia (MUI) menginformasikan, akan membantu Pemda untuk memantau bahan makanan yang dijual diswalayan.

Ini terkait kelayakan konsumsi dan mengantongi label halal. Dalam peninjauan ini MUI juga meminta dukungan dari Disperindag Meranti serta Kepolisian untuk sama-sama turun ke lapangan.

Hal itu disampaikan pihak MUI rapat koordinasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H di ruang rapat Melati, Kantor Bupati Meranti, Rabu (10/5/2017).

Satu hal lagi yang disampaikan MUI terkait laporan para pengusaha swalayan dan hotel yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawan muslimnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Isu ini turut menjadi perhatian serius dari Wakil Bupati untuk itu ia meminta instansi terkait mengumpulkan pihak hotel dan swalayan untuk mensosialisasikan hal itu meskipun saat ini masih berjalan dengan baik.

MUI mengaku juga menemukan diduga adanya rumah makan memajang label Halal pada rumah makan yang diketahui belum mengantongi sertifikat halal dari MUI. Untuk itu MUI menghimbau kepada masyarakat muslim untuk berhati-hati, MUI sendiri mengaku akan terus mengawasi hal tersebut.

Begitu juga terkait soal dugaan banyaknya makanan dijual di swalayan di Meranti, dimana menurut MUI ada beberapa komposisi makanan dengan kode tertentu diketahui menggunakan lemak babi sehingga tidak boleh dikonsumsi umat Muslim.

Menyikapi laporan itu Wakil Bupati meminta Isntasi terkait dalam hal ini Disperindag Meranti untuk segera berkoordinasi dengan BP POM Pekanbaru dan Disperindag Riau untuk memastikan kode makanan apa saja yang tidak halal untuk dikonsumsi.

"Disperindag segera koordinasi dengan BPOM dan Disperindag Provinsi terkait makanan yang mengandung lemak babi sesuai dengan kode yang ada di makanan," ujarnya. [raf]