SULUHRIAU, Jakarta - KPK menyoroti pembahasan anggaran di lembaga pemerintahan. Diakui, cukup banyak operasi tangkap tangan (OTT) terkait pembahasan APBD.

"Salah satu fokus KPK juga terkait pembahasan anggaran karena KPK cukup banyak melakukan OTT dan penanganan terhadap anggota DPRD terkait pengesahan APBD," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, dikutip dari detik.com, Jumat (23/6/2017).

KPK tidak menyangkal adanya laporan masuk soal pembahasan APBD yang macet di suatu daerah. Hambatannya pun macam-macam, namun indikasi transaksional juga terendus di sini.

"Jadi dalam proses Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupga) tersebut kami menerima info dari pemerintah daerah bahwa APBD belum bisa disahkan karena ada proses yang terhambat atau belum selesai baik formal maupun informal," tutur Febri.

Dalam gelar perkara OTT Gubernur Bengkulu kemarin (21/6), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan saat pelantikan Ridwan Mukti pada 2015, ada pembahasan APBD yang macet di DPRD Bengkulu. Karena mendeteksi adanya kejanggalan, KPK pun turun tangan.

"Waktu kita ke sana ada semacam kerjaan yang sangat tertunda ketika mereka bahas APBD. Terjadi kunci-mengunci antara legislatif dan eksekutifnya. Kemudian kita coba datang dan selesai. Hampir kuartal ketiga mereka nggak berhasil membahas itu," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Menurut Saut, upaya apa pun dari KPK mencegah korupsi, bila penyelenggara negara tidak punya integritas, pasti pola-pola tersebut terus berulang. [dtc]