SULUHRIAU, Selatpanjang- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyerahkan SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kepada 26 orang Guru Garis Depan (GGD), dilingkungan Pemkab Meranti, bertempat di Aula Kantor Bupati, Jumat (4/8/2017).

Pengangkatan ini menindaklanjuti Nota Persetujuan nomor NIP Formasi CPNS Guru GGD Dilingkungan Oemkab. Meranti oleh BKN Tanggal 17 Juli 2017 lalu.

Seperti dijelaskan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Kepala BKD Meranti Alizar S.Sos, pengangkatan itu telah melalui proses seleksi yang ketat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan bekerjasama bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatir Negara dan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam rangka mencibtakan pemerataan pelayanan pendidikan diseluruh Indoensia yang dimulai dari garis terluar.

Adapun secara rinci Formasi CPNS Guru GGD sebagai berikut, guru jenis kelamin Laki-Laki 10 orang dan Perempuan 16 orang, mereka ditugaskan di tingkat SD 13 Orang, ditingkat SMP 13 orang dengan berbagai mata pelajaran yakni Bahas Indonesia, Penjaskes, Inggris, IPA, Bimbingan Konseling, Guru IT dan lainnya.

Guru GGD yang yang diangkat tidak semua berasal dari Riau, sebagian juga berasal dari luar Riau seperti Sumatera Barat dan Medan, kondisi ini menurut Bupati Drs. H. Irwan M.Si tidak bisa dianggap enteng karena menyangkut adaptasi dengan lingkungan yang berbeda.

"Saya harapkan guru yang berasal dari luar Riau seperti Sumbar dan Sumut dapat segera menyesuaikan diri karena tempat penugasan yang berada diperbatasan relatif sulit, seperti kondisi alam sangat terbatatas, begitu juga air bersih, listrik serta akses jalan," papar Bupati.

Menurut Bupati, karena penugasan dan pengangkatan guru GGD tersebut merupakan program dari Pemerintah Pusat maka mau tak mau semua guru GGD harus mempersiapkan diri untuk mensukseskan program itu.

Karena Kehadiran GGD diharapkan dapat meningkatkan kwalitas pendidikan disekolah-sekolah yang ditempati sehingga mampu mengangkat kwalitas pendidikan masyarakat.

"Saya minta CPNS dari guru GDD bisa menjadi Agent Of Chance, dalam upaya peningkatan kwalitas pendidikan di Meranti," tambah Bupati.

Dengan telah diserahkannya SK CPNS kepada guru GGD ini secara otomatis pahlawan tanpa jasa yang bertugas digaris terdepan Indonesia itu akan mendapatkan semua fasilitas layaknya guru PNS lainnya, mulai dari gaji pokok hingga insentif. Bupati meminta hal itu hendaknya dibarengi pula dengan semangat dan kinerja yang lebih baik lagi dan tidak malah buru-buru minta pindah.

"Dengan penghasilan yang memadai ini saya harapkan kinerja bapak ibu guru dapat ditingkatkan, dan yang tak kalah penting dapat bertahan ditempat tugas masing-masing," ucap Bupati.

Seperti diketahui banyak dari guru-guru yang bertugas didaerah sulit seperti daerah perbatasan dan pelosok desa tidak betah bertugas dilokasi tersebut, satu persatu melakukan lobi dengan segala upaya agar dapat bertugas di Kota akhirnya daerah pinggiran selalu kekurangan guru PNS.

"Dari pengalaman selama ini hanya beberapa guru saja yang bertahan bertugas didaerah terpencil, sebagian besar mengajukan pindah ke Kota, karena pengangkatan GDD ini merupakan program pemerintah pusat untuk pemerataan pelayanan pendidikan saya minta semua dapat bekerja dengan baik sesuai tanggung jawab yang dipangku dipundak masing-masing," ujar Bupati.

Kondisi ini membuat Pemkab. Meranti kesulitan dan tidak ingin hal serupa kembali terjadi, untuk mengantisipasi perpindahan guru khususnya yang berada di garis terluar ini, sesuai perjanjian Pemkab Meranti akan mempenalti guru GGD yang pindah ke Kota atau daerah lainnya dengan denda 250 Juta rupiah yang akan dimasukan dalam kas daerah.

"Boleh saja minta pindah tapi dengan syarat bayar 250 juta rupiah ke kas daerah," ucap Bupati mengakhiri. [raf]