SULUHRIAU, Pekanbaru- Kendati sejumlah DPRD daerah kabupaten/kota di Riau sudah ada yang mengesahkan Perda terkait tunjangan DPRD. Namun, Pemrov Riau merasa perlu lebih dulu membahas terkait tunjangan DPRD Riau.

Ini sebagaimana disampaikan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Kendati Andi sapaan akrab Gubri masih belum banyak komentar tentang hal ini, namun ia menyadari ini merupakan amanat PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD yang harus dipenuhi.

"Kita lebih dulu bahas asfek-asfek berkaitan dengan dasar hukum atau legalitas tunjangan ini. Baru nanti Pemprov Riau akan menjelaskan ke publik," katanya Senin (14/8/2017).

Seperti diketahui, jika tunjangan DPRD naik berdasarkan amanat PP 18 ini, anggota dewan  menyerahkan kenderaan dinas ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. [jan]