SULUHRIAU, Pekanbaru- Ketua DPD I Partai Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman membenarkan dirinya akan dipasangkan dengan Bupati Rokan Hilir Suyatno untuk maju pada Pilgubri 2018 mendatang.

Ia mengaku telah menerima Surat Keputusan DPP Golkar nomor R-521/Golkar/XI/2017 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham itu.

"Sudah ada SK nya, wakilnya pak Suyatno," ujar pria yang biasa disapa Andi Rahman itu, Selasa (21/11/2017) usai menghadiri HUT PGRI di Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan telah dikeluarkannya SK tersebut, Andi Rahman langsung melakukan konsolidasi dengan seluruh DPD I, DPD II dan kader-kader Golkar, se Kabupaten Kota, sampai ke tingkat kecamatan, untuk menghormati dan mematuhi SK yang telah dikeluarkan.

"Untuk semua DPD II dan seluruh kader, agar segera berkonsolidasi. Sama-sama begerak, mematuhi SK yang telah dikeluarkan DPP," tegas Andi Rachman yang merupakan gubernur Riau itu.

Sebelumnya diberitakan CAKAPLAH.COM, DPP Partai Golkar akhirnya menetapkan pasangan Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Pilgub 2018 mendatang.

Kepastian ini tertuang dalam Surat keputusan DPP Golkar nomor R-521/Golkar/XI/2017. SK pengesahan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini ditandatangani 13 November yang lalu oleh Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan: Sdr Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr H Suyatno sebagai calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada serentak putaran ke-tiga tahun 2018" bunyi SK.

Masih dalam SK tersebut, DPP Golkar juga meminta jajaran pengurus DPD Golkar Riau untuk segera menindaklanjuti keputusan itu. Mendaftarkan pasangan calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

"Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus/fungsionaris dan kader serta anggota Partai Golkar, khususnya di Provinsi Riau. Segala tindakan yang bertentangan hasil keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan organisasi yang berlaku," bunyi dalam SK itu. [has]