SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemko Pekanbaru melalui TAPD dan Banggar DPRD intensif membahas dana multi years (MY) untuk penyelesaian pembangunan kantor Walikota di Tenayan Raya dan beberapa proyek lain.

Dalam rapat pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD Pekanbaru, ada usulan dana sebesar Rp533 untuk MY.

Rapat Banggar dilakukan sebelum pengesahan APBD 2018 Kamis 23 November 2017, diikuti langsung Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril dihadiri Asisten II Pemko Pekanbaru, Dedi Gusriadi.

Dana ini selain untuk gedung perkantoran Tenayan Raya, penyelesaian jalan lingkar outer ring road, akses jalan ke kawasan KIT, penyelesaian RSUD dan pengelolaan sampah.
Anggaran MY ini justru dikritik anggota Banggar Dian Sukheri. Politisi PKS ini mengatakan, alokasi anggaran MY dinilai tidak pro rakyat, karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam rapat itu , Dian menyampaikan anggarannya besar, namun pokok pikiran (pokir) tidak terakomodir. Padahal, hal itu sejal dengan permintaan warga.

Ia mengatakan, perlunya pembangunan jalan dan drainase. "Kalau jalan dan drainase tak dibangun, masyarakat pasti menjerit. Beda dengan Kantor Tenayan, tak dibangun pun nggak pengaruh ke warga, gak ada kan warga yang menjerit, kata Sukheri.

Namun, di sisi lain Ketua DPRD Sahril, mengatakan Anggaran multi years tidak  masalah. Menurutnya,  berapa pun jumlah yang diajukan ke DPRD, asal bisa dijalankan sesuai mekanisme dan aturan, silahkan saja.

Namun yang jadi catatan, harus ada kesepakatan bersama tentang program prioritas sehingga anggaran untuk pokok pikiran dewan tidak terus menerus dikorbankan saat terjadi rasionalisasi anggaran.

Sahrilpun mengaku optimis APBD Pekanbaru 2018 bisa di ketok palu pada pekan ini. Pasalnya, tidak ada permasalahan yang dinilai terlalu urgen karena pembahasan RAPBD sudah hampir finish. "Insyaallahketok palu pada 29 November nanti," tutup Sahril. (yas)