SULUHRIAU, Pekanbaru- Tidak menutup mata, banyaknya jalan rusak juga menjadi perhatian pihak DPRD Riau.

Kendati tidak bisa sepenuhnya, karena kewenangan berada di pusat melalui Kementerian PUPR. Namun, demikian karena jalan itu berada di wilayah Riau, Komisi DPRD Riau akan menanyakan hal ini ke Satker vertikal tersebut.

"Pada dasarnya memang penganggaran dan kebijakan merupakan kewenangan PUPR Pusàt, namun masyarakat Riau berhak mengawasi kinerja Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) di Riau," Ketua Komisi D DPRD Riau Hardianto.

Ia meminta pemerintah pusat agar memploting anggaran sebesar besarnya dalam penanganan jalan nasional di Riau. Kemudian, terhadap jalan berstatus nasional di Provinsi Riau yang rusak diminta penanganan secepatnya dalam konteks perawatan rutin.

Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan, jika tidak juga ada perawatan rutin ia meminta, minta agar jalan nasional tersebut ditingkatkan.

"Kita daerah kaya, masa jalannya banyk rusak. Mohon bantuannya lah", ujar Hardianto.

Untuk itu, ia membhas hal ini dikomisi D untuk mengundang satker Satker P2JN Desember mendatang.

Dikatakan, dua tahun terakhir DPRD Riau sudah tak berkoordinasi lagi dengan Balai Besar Jalan Nasional dan Satker P2JN Riau seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

"Ada ruang Komisi D untuk mengundang Balai atau Satker untuk kita sama sama bicara dari hati ke hati untuk memgetahui kondisi jalan nasional di Riau seperti apa sistimnya", ucap Hardianto.

Nantinya Komisi D DPRD Riau àkan memempertanykan jalan  yang rusak rusak itu sejauh mana mereka memperjuangkan atau mempersiapkan alokasi penganggarannya.

"Nanti penekanannya mohon bantuan teman teman di Balai atau Satker memprioritaskan apakah pemeliharaan rutin, peningkàtan àtau pembangunan. Kemungkinan kita akan undang mereka bulan depan", pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Riau Istiawati Ayus, Jumat (24/11/2017) tidak menampiknya banyaknya jalan nasional. Apalagi katanya jalan nasional menuju ke Inhil, disamping jalan-jalan lain yang masuk di beberapa daerh di Riau.

Ditambahkan, mestinya kepala daerah dan satker menfollow up apa yang harus menjadi perhatian pusat. Bahkan katanya, dirinya selama ini siap membatu pihak daerah agar pusat membantu dana untuk pembangunan infrastruktur. "Kita siap membantu memperjuangkannya," Instiawati Ayus sempena beraudiensi dengan Forum Wartawan Parlemen DPRD Riau di salah satu tempat kuliner. [chr]