SULUHRIAU, Pekanbaru- Wartawan Parlemen Riau (WPR) DPRD Riau audiensi dengan anggota DPD RI Intsiawati Ayus di salah satu tempat di Pekanbaru, Jumat (24/11/2017) sore.

Suasana keakraban antara WPR dengan senator asal Riau yang gesit memperjuangan hak-hak Riau ini sangat terasa. Tidak ada kesan formalitas, suasana sangat cair.

Intsiawati Ayus (IA) didampingi beberapa anggotaya, yang selalu setia turun ke daerah-daerah untuk kepentinga tugas DPD.

Audiensi ini bukan tampa tujuan penting. Banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua Kelompok DPD di MPR RI ini. Bukan semata kepentingan organisasi WPR, tetapi juga sharing informasi dengan anggota DPD RI yang rajin turun masyarakat ini.

Sebagai masyarakat Riau, WPR juga memiliki sense of belonging (rasa memiliki) daerah, yang sebagai jurnalis juga banyak pantauan-pantauan  tentang kondisi pembangunan di Riau hingga hari ini Riau.

Ini salah bagian sharing yang disampaika ke anggota DPD yang mewakili masyarakat Riau yang mesti diperjuangkan di tingkat pusat, dengan harapan anggaran pusat (APBN) mengalir ke daerah, dan pembangunan berjalan baik di berbagai bidang, terutama infrastruktur.

Ada beberapa hal sharing antara WPR dengan senator Intsiawati Ayus soal bagaimana pembangunan daerah ini Riau dapat perhatian dari pusat.

Rekan-rekan WPR antara lain mempertanyakan bagaimana solusi agar jalan nasional di Riau yang banyak yang rusak, kemudian masalah banjir di Pekanbaru dan beberapa masalah abrasi di Meranti dan infrastruktur Kampar. 

Menyikapi sharing ini, Intsiawati Ayus dengan lugas dan jelas menyampaikan, bahwa ia tetap berusaha memperjuangkan daerah ini. bahkan, boleh dibilang kadang kerja sudah over load.

Ia mengatakan, sebagai bukti tindaklanjuti, ada beberapa proposal yang masuk dari daerah dapat diperhatikan pihak pusat. Asal proposal itu detil, bukan sekedar narasi. "Kampar rajin masuk proposal, kita bantu dan dapat bantuan" katanya.

Ia mengatakan sangat siap membantu daerah di Riau ini melalui APBN. Namun, masalahnya kadang ada pura-pura tidak tahu di daerah ini. "Kalau pura-pura tidak tahu susah," katanya.

Ke depan katanya, daerah harus mengejar APBN, karena APBD tidak sanggup untuk membangun daerah dengan kebutuhan dana yang sangat besar. "Jadi silahkan daerah masukkan propsal ke kita, jangan dianggap terlalu birokrasi, tidak ada itu, coba saja," pungkasnya. [Sr*]