SULUHRIAU, Pekanbaru- Ketua Komisi E DPRD Riau Aherson mengingatkan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar TA 2018, agar tidak bermain politik memanfaatkan dana rakyat.

Hal itu disampaikan Aherson, mengingat tahun 2018 adalah tahun politik. Tegasnya, tahun 2018 berlangsung Pilgubri.

"OPD  jangan terlibat dalam ranah politik praktis. Karena ini rentan, apalagi yang memiliki anggaran besar," ujar Aherson, Senin (27/11/2017).

Sebagai Ketua Komisi E yang mitra kerjanya seperti Dinas Kesehatan dan Pendidikan, sudah ditegaskan resiko jika ada anggaran dan kewenangan pemeritah yang digunakan untuk kepentingan politik.

"Kasihan nanti jika ada ASN yang disanksi, petahana yang gugur dan masyarakat yang dirugikan jika ada anggaran karena menggunakan APB, ," katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, Komisi E dan OPD mitranya juga telah melakukan kesepakatan dalam menjalankan anggaran pada APBD 2018. Ia menyebutkan ada rasionalisasi yang dilakukan khususnya pada kegiatan publikasi yang banyak.

"Kita lihat ini perlu diawasi, karena beberapa waktu lalu sempat media publikasi seperti baliho muatan-muatan politik. Ini perlu diperhatikan agar ASN tetap netral dalam menyampaikan kegiatan ke masyarakat," tegasnya.

Aherson juga mengingatkan, ketika ada gubernur datang di kegiatan pemeritah, hendaknya hadir sebagai gubernur saja, bukan politisi. Demikian juga dengan publikasi OPD agar tidak menggiring ke ranah politik. Kondisi ini rentan.

Hingga pukul 16.40 WIB, TAPD Pemrov Riau dan Banggar masih rapat membahas APBD 2018 untuk mengejar target pengesahan yang direncanakan akhir November ini. [jas]