SULUHRIAU- KPK menyebut seluruh fraksi di DPRD Jambi diduga mendapat suap RAPBD Jambi 2018.  Namun KPK belum mau mengungkap kepada siapa uang itu akan dibagikan.

"Menurut ekspose tadi, semua fraksi dapat. Itu sebabnya tadi kita sementara belum bisa menyebutkan uang tersebut akan diberikan kepada siapa. Karena ditunjuk ada beberapa orang, antara lain SUP (Supriono) dan empat orang lagi yang akan membagi-bagikan ke teman-temannya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

Duit pelicin yang mencapai Rp 6 miliar ini diperoleh dari perusahaan swasta rekanan Pemprov Jambi. Namun KPK belum bisa mengungkap banyaknya perusahaan yang terlibat. Sebab, hingga saat ini tim KPK masih bekerja di lapangan.

"Lalu perusahaan yang diduga, pengumpulan uang ini sudah beberapa kali. Ada beberapa perusahaan. Sementara nanti (kita sampaikan), kita hold dulu," kata Basaria.

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (28/11) kemarin. Dari OTT diamankan duit Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar.

Duit suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit 'ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu.

KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin.

Sumber: detik.com