Minggu, 15 November 2026 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember | Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau | Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
 
 
☰ Ekbis
Pemerintah Sebut Persetujuan Pinjaman Daerah Maksimal 40 Hari
Kamis, 28 Desember 2017 - 22:04:15 WIB

SULUHRIAU- Pemerintah menyatakan akan mempercepat proses persetujuan pinjaman daerah paling lambat 40 hari kerja sejak dokumen pengajuan pinjaman diterima lengkap.

Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman Percepatan Pinjaman Daerah antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Diharapkan, nota ini menjadi dasar kerja sama berbagai pihak mendorong peningkatan sinkronisasi pemberian pinjaman daerah, serta sebagai sarana penyelesaian hambatan dan masalah guna mempercepat pembangunan Infrastruktur di daerah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat ini, pinjaman daerah sudah lebih mudah karena aturannya sudah disederhanakan.

“Karena yang kasih pinjaman bukan dari birokrasi langsung, tapi dari pinjaman ini dibuat penyederhanaan aturannya dan lebih banyak ditangani PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)," katanya saat memberikan sambutan penandatangan Nota Kesepahaman Percepatan Pinjaman Daerah di Jakarta Kamis (28/12).

Adapun, penyederhanaan proses persetujuan perizinan dari segi proseduralnya. Darmin bilang, sebelumnya, prosedur yang berlaku harus berurutan dari satu instansi ke instansi lain. Saat ini, prosedurnya simultan sehingga lebih cepat.

"Kalau dahulu ada sekuens, ada urutan ke instansi ini dulu, ke instansi sana dulu, sehingga waktunya lama," imbuhnya.

Untuk teknis pelaksanaan Percepatan Pinjaman Daerah yang melibatkan SMI, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174 Tahun 2016 terkait Pemberian Jaminan Kepada SMI Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Lebih lanjut Darmin menuturkan, apabila ada daerah yang tidak membayar pinjaman kepada SMI bisa dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

"Sehingga, tidak seperti di masa lalu, kemudian ada penumpukan tunggakan yang gak tau jalan keluarnya. Mudah-mudahan ini bawa kebaikan bagi kita semua," ujar Darmin.

Sampai saat ini, nilai komitmen pinjaman daerah sebesar Rp2,74 triliun kepada 18 pemerintah daerah (pemda). Sementara, menurut Direktur Utama SMI Emma Sri Martini, komitmen pinjaman yang telah ditawarkan oleh perseroan mencapai Rp6,9 triliun kepada 26 pemda.

"Semua status pinjaman pemda adalah lancar," ucapnya pada kesempatan sama.

Untuk tingkat suku bunga pinjaman daerah yang dikeluarkan SMI kepada daerah seharga dengan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor kurang lebih 75 basis poin.

Sumber: CNNIndonesia.com | Editor: Khairul




 
Berita Lainnya :
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  • MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
  • Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    02 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    03 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    04 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    05 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    06 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    07 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    08 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    09 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    10 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    11 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    12 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    13 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    14 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    15 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    16 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    17 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    18 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    19 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    20 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
    21 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu Perkuat Kualitas Regulasi Daerah
    22 Sinergi Kanwil Kemenkum dan PT Riau, Integrasikan SI BAPAK dan Tuanku Online
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat