SULUHRIAU-Washington DC- Pembahasan rencana anggaran federal Amerika Serikat (AS) berujung buntu dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat.

Pemerintah AS pun tutup tepat saat peringatan setahun pelantikan Trump sebagai Presiden AS.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (20/1/2018), terhitung sejak Sabtu (20/1) dini hari waktu AS, atau Sabtu (20/1) siang waktu Indonesia, pemerintah federal AS tutup atau mengalami 'shutdown'. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran negara untuk menjalankan pemerintahan.

Voting yang digelar di Senat pada Jumat (19/1/2018) malam waktu setempat, gagal meloloskan rencana anggaran pengganti atau 'stopgap spending bill' yang mengatur dana tambahan agar pemerintah federal AS bisa terus berjalan hingga 16 Februari nanti.

Dari total 100 kursi, Republikan memiliki satu kursi lebih banyak dari Demokrat di Senat. Namun dalam voting pada Jumat (19/1/2018) malam, target mayoritas 60 suara gagal dicapai Republikan. Lebih dari 40 Senator memilih tidak meloloskan rencana anggaran itu.

Pembahasan rencana anggaran dalam Kongres AS selalu dibayangi penutupan pemerintahan sejak tahun fiskal baru yang dimulai Oktober 2017. Sejak saat itu hingga kini, pemerintah federal AS terus beroperasi dengan menggunakan anggaran pengganti. Sejauh ini sudah ada tiga rencana anggaran pengganti yang diajukan. Dua rencana anggaran pengganti selalu diloloskan Senat AS. Namun untuk yang ketiga, akhirnya gagal diloloskan.

Sebulan terakhir, perdebatan sengit di Kongres AS fokus pada isu imigrasi. Dengan kalangan Demokrat ingin agar rencana anggaran yang diajukan pemerintah Trump juga mencakup anggaran untuk melindungi 700 ribu imigran ilegal yang terancam dideportasi di bawah pemerintahannya. Kalangan Republikan menolak mentah-mentah tuntutan itu.

Para imigran ilegal yang terancam dideportasi itu dikenal sebagai kelompok 'Dreamers', yakni imigran yang masuk secara ilegal ke AS sebagai anak-anak bersama orang tua mereka. Kebanyakan datang dari Meksiko dan Amerika Tengah.

Di bawah program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) pada era Presiden Barack Obama, para imigran ilegal ini mendapat status legal sementara di AS. Namun program DACA dihentikan pemerintahan Trump sejak September 2017. Trump memberikan waktu kepada Kongres AS hingga 5 Maret untuk membahas program pengganti.

Dengan ditutupnya pemerintahan AS, maka ratusan ribu pekerja federal AS tidak akan bisa bekerja. Para pekerja federal pada lembaga-lembaga yang dianggap 'tidak esensial' akan dirumahkan sementara, tanpa mendapat bayaran, hingga penutupan diakhiri.

Sedangkan para pekerja federal pada lembaga-lembaga esensial terkait keamanan nasional juga militer AS, akan tetap bekerja namun tanpa bayaran. Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Luar Negeri dan Pentagon akan tetap beroperasi, namun beberapa staf mungkin harus cuti tanpa bayaran.

Sejak tahun 1990, telah terjadi sedikitnya empat kali penutupan pemerintah AS. Terakhir kali, pemerintah AS tutup tahun 2013 saat era Presiden Barack Obama. Saat itu, pemerintahan federal AS tidak beroperasi selama 16 hari. Ada potensi kerugian hingga US$ 2 miliar (Rp 26 triliun) gara-gara berhentinya produktivitas masyarakat AS berdasarkan data Office of Management and Budget.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri