SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemasangan Fingerprint (sidik jari) di pintu ruangan komisi DPRD Riau, terus menuai kontroversi.

Setelah beberapa Wakil Rakyat bahkan unsur pimpinan mendukung pemasangan kunci sidik jari itu, seperti dilontarkan Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan Noviwaldi Djusman, namun berbeda pandangan dengan Sekretaris Komisi Komisi l DPRD Riau Rusli Ahmad.

Menurut Politisi PDI-P itu, ruangan Komisi DPRD Riau katanya bukan ruang privacy. "Ruangan komisi DPRD Riau bukan ruangan privacy anggota dewan," katanya.

Maka menurutnya, tidak ada larangan wartawan masuk di ruangan Komisi. "Kecuali kalau ada rapat sesama anggota dewan yang bersifat pribadi", ujar Wakil Ketua DPD PDI-P Riau tersebut.

Rusli Ahmad yang akrab disapa Toke ini menegaskan, apa salahnya masuk ke ruangan Komisi, akan tetapi tentu saja jika yang dibicarakan juga bukan màsalah pribadi wartawan.

"Yakin saya tak ada satupun anggota dewan yang melarang. Tapi kalau ada yang melarang, yah itu diluar jangkauan saya", ucap anggota DPRD Riau yang dikenal dekat dengan wartawan ini.

Pandangan Rusli berbanding terbalik dengan Wakil Ketua DPRD Riau asal Partai Demokrat, Ir Noviwaldi Jusman, melarang wartawan memasuki ruangan rapat komisi-komisi.

“Kita sudah sediakan ruangan untuk media, silahkan wartawan berhimpun pada tempat yang di sediakan, mohon maaf tak perlu masuk ruangan kerja dewan, ujar Nowiwaldy Jusman melalui Whatsap (WA) sebagaimana yang beredar di kalangan Wartawan Parlemen Riau (WPR) pimpinan Edi Gustien sebelumnya.

Bahkan, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, juga setuju pemasangan kunci sidik jari itu dengan alasan kenyamanan anggota dewan dalam bekerja.
"Ya, kita menyetujui hal pemasangan kunci digital itu untuk menjaga privasi anggota dewan," ujar Septina dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).

Septina mengatakan, kalau tidak ada kunci itu, kadang tamu ada yang keluar-masuk, ada yang ngintip-ngintip. Kondisi ini tentu saja mengganggu kenyamanan kerja dari anggota dewan. "Kalau terus begitu akan hilang kosentrasi kerja dewan," katanya.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan pihak Sekretariat DPRD Riau ini demi kenyamanan, bukan melarang wartawan atau tamu yang ingin bertemu dengan anggota dewan, tapi lebih tertib. "Lihat selama ini sangat longgar, siapa saja bisa keluar-masuk ke kantor dewan ini," katanya.

Diitanya apa solusi dengan kondisi sekarang yang tidak ada petugas menjembatani wartawan atau tamu masuk ke ruangan komisi, sementara dipintu pakai kunci digital?

Septina mengatakan, soal itu diserahkan pengaturan ke Sekwan, DPRD dalam hal ini tidak ikut campur.

Bahkan katanya, di DPR RI, juga sangat ketat tamu untuk tamu masuk ke gedung DPR RI itu. Tidak bisa sembarangan masuk, ada identitas dan difasilitasi oleh petugas yang ditunjuk di gedung itu.  Begitu juga katanya di DPRD Jawa Barat, baru dilobi dan ingin masuk ke gedungnya sudah dicegat petugas dan ditanya identitas. "Jadi ini memang harus begitu," kata politisi Golkar ini enteng.

Namun, Ketua Wartawan Parlemen Riau Edi Gustien yang telah lama menjadi wartawan di DPRD Provinsi Riau mengatakan, upaya itu sama dengan membatasi kerja profesi wartawan. Edi juga menilai Pernyataan pimpinan itu sungguh ironis. 

"Alangkah bijaknya seorang pimpinan dewan terlebih dahulu melihat langsung kondisi wartawan. "Selama ini kita mencari berita harus dengan menjumpai orangnya langsung dan itu kita wawancarai bersama-sama dengan teman wartawan lainnya di tempat dimana narasumber kami yaitu dewan DPRD Provinsi berada." katanya.

Bahkan kata wartawan Koran Riau ini, dari hasil studi Jurnalistik WPR DPRD Riau ke DPR RI, wartawan sangat mudah untuk meliput berita. Dengan adanya ID Card yang ditandatangani tiga pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Ada yang menjembatani. "Kalau DPRD Riau ini kan belum ada, kok dipasang kunci digital itu," katanya.

Sementara itu, sebelumnya, Sekwan DPRD Provinsi Riau Kaharuddin melalui WhatsApp mengatakan, kebijakannya mengunci ruangan komisi bukan bermaksud menghalang-halangi kerja wartawan. “Kita buat tidak bermaksud menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas. Kita hanya ingin menertibkan setiap orang yang berkunjung di DPRD Provinsi Riau. Jika kebijakan tersebut terkesan menghambat, itu hanya persepsi saja", ujarnya.

Kaharuddin mengatakan, pihaknya tidak melarang awak media untuk  berinteraksi dengan anggota DPRD. Hanya saja, kebijakan ini sifatnya untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam beraktifitas untuk semuanya,” pungkas Sekwan. [rdr,chr]