SULUHRIAU, Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara yang disebut membahas pemenangan pemilu 2019 mengundang banyak polemik.

Peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan harusnya Presiden Jokowi bisa menjaga etika politik.

"Sebagai orang nomor satu yang notabene calon presiden di pemilu 2019, Pak Jokowi bisa menjaga dan merawat etika politik agar nilai-nilai budaya politik yang kompatibel dengan demokrasi terbangun." kata peneliti LIPI Siti Zuhro, Sabtu (3/3/2018).

Siti menambahkan Jokowi harusnya juga memperhatikan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Menurut Siti, terlebih memasuki masa tahun politik seperti saat ini, apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan menjadi sorotan.

"Pak Jokowi juga perlu bersikap proper dan mempertimbangkan secara seksama apa yang oke dan tidak oke. Sebab bila ini diabaikan akan memunculkan perdebatan dalam masyarakat. Juga akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan publik. Mengapa? Karena tahun ini adalah tahun politik," ungkap dia.

Menurutnya kontroversi pertemuan elite PSI dan Jokowi mestinya tidak terjadi. Sebab hal itu hanya akan membuat bangsa ini berkutat pada topik-topik yang tak relevan dan signifikan.

"Ini hanya membuat bangsa ini hanya berkutat ke masalah pelanggaran etika politik saja," jelasnya.

Siti juga mempertanyakan apakah PSI datang ke Istana Negara atas undangan atau memang berinisiatif untuk bertemu Jokowi. Sebab menurut Siti pertemuan untuk membangun dukungan koalisi partai politik ada tata cara dan tata kramanya.

"Membangun dukungan dan koalisi parpol juga ada tatacara dan tata kramanya. Kapan pertemuan-pertemuan elite parpol diadakan dan dimana juga harus jelas. Hal ini penting supaya tidak menimbulkan rumor atau fitnah politik yang tak perlu," imbuhnya.

"Dukung-mendukung di tahun politik boleh-boleh saja. Tapi bagaimanapun juga harus mengikuti fatsun politik," sambungnya.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri