SULLUHRIAU, Pekanbaru- Kabupaten Bengkalis pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Riau tahun 2018, mengusulkan tiga kegiatan strategis senilai Rp611.394.040.000 atau Rp0,611 triliun.

Musrenbang tingkat Provinsi Riau 2018 digelar di  Grand Balroom Hotel Aryaduta, Rabu 28 Maret 2018 dibuka secara resmi Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Wan Thamrin Hasyim yang diikuti Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Pada Musrenbang tersebut, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang dihadiri Bupati Bengkalis diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Heri Indra Putra dan Kepala Bappeda Jondi Indra Bustian. 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Heri Indra Putra, menjelaskan program strategis yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut meliputi penanganan abrasi berupa 13 paket pembangunan pengaman tebing pantai dengan total usulan Rp525.000.000.000. Kemudian sektor jalan terutama yang menjadi ruas provinsi sebesar Rp31.622.943.000 dan penanganan air bersih sebesar Rp54.772.041.000.

Diungkapkan mantan Kepala Dispenda Bengkalis, saat ini kondisi abrasi di Bengkalis sangat mengkhawatirkan. Sampai saat ini Pemkab Bengkalis telah berupaya maksimal untuk menanggulangi masalah abrasi pantai yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bengkalis.

Seperti diketahui pada 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bengkalis (PUPR), membangun prasarana pengamanan pantai 18 lokasi yang ada di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupat dan Rupat Utara. Total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp37,4 miliar.

Kemudian pada tahun 2018, Dinas PUPR kembali mengalokasi anggaran sebesar Rp14,3 miliar untuk pembangunan prasarana pengamanan abrasi di 14 lokasi, untuk kecamatan Bantan, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara dan Bandar Laksamana.

Persoalan abrasi, ungkap Heri Indra Putra, butuh penanganan konferehensi (menyeluruh), tidak hanya Kabupaten Bengkalis, namun juga menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Riau dan pusat. Terlebih, masalah abrasi tidak hanya terkait masalah lingkungan, tapi juga masuk ke isu kedaulatan nasional.

Kemudian menyangkut program strategis lainnya, yakni jalan pembangunan jalan. Mengingat beberapa ruas jalan di Negeri Junjungan yang merupakan masuk jalan provinsi kurang di tangani secara baik.

Sebagai contoh, jalan lintas dari Sepahat-Sungai Pakning yang dibangun provinsi tahun 2017 lalu kondisi hari ini sudah sangat parah. Kondisi ini terjadi, karena pendekatan atau pertimbangan saat pembangunan, jangka panjang.

“Kedepan, Pemkab Bengkalis berharap, mutu bangunan pada ruas jalan strategis disesuaikan dengan beban kendaraan melewati jalan tersebut. Untuk itu kita mengusulkan jalan-jalan provnsi ini dengan pola rigid, jangan lagi hotmix,” ungkap Heri Indra Putra.

Selain ketiga program strategis tersebut, kata Jondi, pada Musrenbang tersebut juga mencuat usulan tentang program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Rupat. Karena meskipun masuk pada program KSPN, namun tidak didukung program dan pendanaan yang memadai.

“Atas dasar itu, kami mengusulkan agar pemerintah provinsi dan pusat, untuk memperhatikan potensi kawasan wisata yang dimiliki Kabupaten Bengkalis,” ungkapnya.

Tema pada Musrenbang tahun 2018 “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Industri Manfaktur dan Pariwisata untuk Mewujudkan Pemerataan Ekonomi”, dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin, Direktur Singkronisasi Urusan Pemerinthan Daerah IV Dirtjen Bangda, Zanariah.

Selanjutnya Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas RI, Arifin Rudiyanto, Direktur Pertanahan dan Kemanan Bappenas, Wisnu Utomo. [las]