Minggu, 15 November 2026 Magang Dua Tahun Sebagai Wapres | Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu | Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
 
 
☰ Peristiwa
Mendagri Heran DPR Minta Rumah Dinas Diganti Duit
Rabu, 25 April 2018 - 21:16:12 WIB

SULUHRIAU- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak habis pikir mengapa DPR ingin pemerintah tidak usah menyediakan rumah dinas lagi.

Sebagai gantinya, pimpinan DPR menilai lebih baik anggota DPR diberi uang ketimbang diberi fasilitas rumah dinas.

"Kalau dalam proses sekarang, kata DPR, mayoritas tidak menggunakan rumah ya jangan salahkan pemerintah, terus minta lagi dibuatkan apartemen yang lebih, rumah sudah ada kok, tolonglah dimanfaatkan," ucap Tjahjo kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).

Apabila ada anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas karena telah memiliki rumah di Jakarta, Tjahjo menyarankan mereka menyerahkan saja rumah dinasnya kepada negara. Menurut Tjahjo, hal itu lebih bermanfaat karena pemerintahlah yang nantinya melakukan perawatan.

Terkait penggantian uang dibandingkan rumah dinas, Tjahjo mengaku heran. Menurut Tjahjo, para anggota Dewan itu sudah diberi fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan.

"Rumahnya ada kok diminta uang, bagaimana? Menurut saya lho, saya dulu sempat 20 tahun pakai rumah dinas. Begitu saya punya rumah ya nggak saya pakai, saya kira itu hak setiap anggota. Nanti kalau tidak disediakan, mau diapain rumah ini, dijual? Kan nggak mungkin itu aset negara," kata Tjahjo.

"Soal apakah DPR nggak mau pakai rumah, ya jangan salahkan atau jangan menuntut yang lain dong. Nanti lama-lama wah ini kompleksnya jauh, wah ini..., ya nggak bisa, kita sama-sama tahu kita membantu kelancaran DPR iya, tapi pemerintah menyediakan sepanjang yang bisa, sepanjang anggarannya ada, sepanjang ini memenuhi berbagai persyaratan dan mekanisme anggaran pemerintah dan DPR iya. Tapi yang sudah ada terus minta sesuatu lagi yang sudah ada mau diapain," Tjahjo menambahkan.

Sebelumnya, DPR meminta pemerintah menghentikan penyediaan rumah dinas untuk anggotanya. Sebab, rumah dinas untuk anggota DPR tak pernah ditempati.

"Soal rumah dinas, kita ada pemikiran di pimpinan (DPR), pemerintah tidak perlu lagi menyediakan rumah dinas," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4)

Bamsoet menganggap lebih baik anggota DPR diberi uang ketimbang diberi fasilitas rumah dinas. Kata dia, biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah ketimbang penyediaan rumah dinas.

"Hanya disediakan seperti yang di Pemda DKI, yakni uang pengganti rumah dinas. Itu lebih efektif dan lebih murah jatuhnya. Karena percuma juga banyak anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas," kata dia.

Soal besaran uang pengganti rumah dinas, Bamsoet akan menurut kepada pemerintah. "Kita serahkan kepada pemerintah," ujarnya.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri




 
Berita Lainnya :
  • Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
  • Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
    02 Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu
    03 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    04 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    05 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    06 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    07 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    08 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    09 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    10 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    11 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    12 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    13 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    14 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    15 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    16 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    17 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    18 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    19 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    20 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    21 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    22 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat