SULUHRIAU- Presiden Jokowi dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mengungkap isi pertemuan mereka.

Baik Jokowi maupun PA 212 yang memberikan keterangan terpisah menegaskan, tak ada kesepakatan soal politik dalam pertemuan itu.

"Diawali salat jemaah, zuhur bersama, makan siang bersama, kemudian selesai," kata Jokowi saat ditemui usai pelepasan ekspor perdana mobil Mitsubishi Xpander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/4/2018).

Pertemuan itu berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Minggu siang (22/4). Pertemuan berlangsung secara tertutup.

"Mengenai pertemuan hari Minggu saya kan hampir setiap hari, tiap minggu ke pondok pesantren bertemu ulama, mengundang ulama ke Istana. Untuk apa? Semangatnya adalah menjalin tali silaturahmi dengan para ulama, habib, kyai, ustaz dari seluruh provinsi yang ada di tanah air, menjalin persaudaraan ukhuwah kita dalam rangka menjaga persaudaraan, persatuan di antara kita," tutur Jokowi.

Jokowi berharap pertemuan ini bisa jadi jalan agar silaturahmi terus terjalin. Sehingga permasalahan di masyarakat dapat terselesaikan.

PA 212 kemudian menggelar jumpa pers mengenai pertemuan ini. Mereka pun menjelaskan tak ada pembicaraan soal dukung-mendukung.

"Pertemuan kami tidak ada pembicaraan dukung mendukung dan lain sebagainya. Pertemuan kami hanya khusus membicarakan masalah ketidakadilan kriminalisasi yang dialami para ulama, habaib dan tokoh-tokoh umat Islam," kata Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Tim 11 Alumni 212, Muhammad Al-Khaththath, menceritakan kasus yang menjeratnya kepada Jokowi. Seperti diketahui, Al-Khaththath dijerat atas kasus dugaan makar. Salah satu barang bukti yang disita polisi adalah duit Rp 18 juta.

Jumpa pers PA 212 terkait pertemuan dengan Jokowi.Jumpa pers PA 212 terkait pertemuan dengan Jokowi. Foto: Yulida Medistiara/detikcom

"Presiden mendapatkan gambaran jelas, langsung dari orang yang menjadi korban kriminalisasi. Beliau mendapatkan data yang paling akurat, langsung dari kata yang dikriminalisasi, maka kriminalisasi bukan sebuah wacana, tapi sebuah fakta," kata Al-Khaththath.

Ada 7 poin yang disampaikan oleh PA 212 mengenai isi pertemuan. Pada ketujuh poin itu, tak ada isu politik praktis yang dibahas. Berikut tujuh poin yang disampaikan PA 212 tersebut:

1. Pertemuan tersebut adalah pertemuan yang bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan, dan tidak ada wartawan Istana yang menyaksikan.

2. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212.

3. Pertemuan tersebut diharapkan agar Presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dan mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga negara.

4. Para ulama dari Tim 11 yang hadir telah menyampaikan berbagai harapan dan penjelasan terkait masalah kriminalisasi ulama dan aktivis 212, secara lugas dan apa adanya, walaupun tetap dengan acara yang santun sebagai tugas amar makruf nahi mungkar kepada Presiden, bahkan termasuk dalam kategori yang disebut dalam hadis Nabi SAW:

"Ketahuilah, jihad yang paling utama adalah mengatakan kata-kata yang benar yang di depan penguasa yang jair." (Musnad Ahmad Juz 17/228)

5. Menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut yang ditengarai adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara Presiden dan ulama serta umat Islam.

6. Meminta Istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat Istana yang tidak menjaga rahasia Negara.

7. Para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar, dan tetap mendesak Presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri