SULUHRIAU, Pekanbaru- Pelaksanaan APBD Riau tahun 2018 sedikit terganggu karena penerimaan melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang bocor, khususnya melalui Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) d berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini menjadi pengumpul dana kas daerah.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman  usai memimpin rapat tertutup sekaligus pengarahan gubernur Riau dalam rangka monitoring pelaksanaan APBD TA 2018, Selasa (10/7/2018) mengaku rapat tersebut selain membahas dan evaluasi pelaksanaan APBD, juga menindak lanjuti temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemrov Riau.

Agar kegiatan yang sudah diprogramkan dalam apbd riau tetap dapat dilaksanakan gubernur menekakan kepada semua OPD agar melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan pendapatan sehingga rasionalisasi bisa dihindarkan.

Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengatakan kinerja uptd selain ditingkatkan juga akan diawasi lebih ketat, agar kecoboran penerimaan anggaran dapat diminimalisir sekaligus menindak lanjuti temuan BPK.

Rapat yang berlangsung tertutup di ruang melati, kantor Gubernur Riau tersebut berlangsung cukup lama.

Gubri didampingi Wakil gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, sekretaris daerah (sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Asisten II Setdaprov Riau Masperi dan kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi Riau Syariah Abdi. [slt]