SULUHRIAU, Pekanbaru- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Riau Abdul Gafar Usman menggelar diskusi publik, dengan tema" Peran DPD RI Menjawab Kagalauan Pemerintah Daerah Menghadapi Krisis Keuangan".

Diskusi publik DPD RI asal Riau ini bersama insan pers di Riau, dilaksanakan Selasa (14/8/2018) di Kantor DPD RI Perwakilan Riau yang Jalan Sambu No 17 Pekanbaru.

Diskusi ini salah satu dalam rangka DPD menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Diskusi ini berlansgung menarik sesuai temanya, dimana saat ini daerah seperti Riau kesulitan dengan anggaran.

Isu santer yang menjadi pertanyaan para peserta, antara lain soal pengelolaan Blok Rokan dan soal dana bagi hasil (DBH) yang terus menurun dan kerap tunda bayar oleh pemrintah pusat.

Dalam kesempatan itu,
Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Gafar Usman mengakui memang tidak bisa memungkiri bahwa DBH Riau setiap tahun selalu mengalami penurunan dan bahkan telat bayar.

Dan Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina yang dinilai tidak berpihak kepada daerah juga akan mempengaruhi keuangan Riau.

Namun katanya, Pemda tidak boleh galau karena masih banyak sumber dana lain yang bisa dimanfaatkan.

"Harus dipahami,bahwa DBH (Dana Bagi Hasil). Kalau tidak ada hasil, apa yang mau dibagikan. Kalau hasil terlambat, tentu pembayaran ke daerah juga terlambat. Kira-kira begitulah kondisi yang kita alami. Namum perlu dicatat, bahwa faktor komunikasi juga menjadi penentu atas kelancaran pembayaran DBH Migas oleh pemerintah pusat. Selama ada komunikasi yang baik, maka pembayaran DBH Riau bisa lancar," terangnya.

Ia menambahkan,pemerintah daerah dalam hal Ini Pemprov Riau tidak bisa terus bergantung dengan transfer DBH, DAK dan DAU dari pusat. Silpa APBD Riau 2017 sebesar Rp 4 triliun yang bersisa dan PAD Riau 2017 yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Riau di tahun ini. "Syogianya pembangunan tidak haris terhenti, karena dari awal tahun silpa bisa digunakan," katanya.

Gafar juga menyebutkan, sudah banyak perjuangan anggota DPD untuk Riau, termasuk bagaimana anggaran didapat Riau dari pusat.

Seperti diketahui, saat ini Riau memiliki 4 orang perwakilan di DPD RI yang menyerukan aspirasi masyarakat Riau Di kancah nasional. Selain Abdul Gafar Usman, juga ada Maimanah Umar, Instiawati Ayus dan Rosti Ulu Purba. "kita siap untuk terus perjuangan hak-hak daerah," pungkasnya. [prt]