SULUHRIAU, Pekanbaru- Keluarnya SE terkait permintaan mundur Ketua RT/RW mundur dari jabatan atas pencalegkan, mendapat respon dari Forum Ketua RW/RT se Pekanbaru.

Senin (27/8/2018) Forum Rukun Tentangga dan Rukun Warga se- Kota Pekanbaru datang ke kantor Walikota untuk bertemu dengan Sekko Pekanbaru, HM Noer,MBS.

Ketua Forum RT/RW Pekanbaru Bambang Ermanto mengatakan, mereka datang untuk meminta klarifikasi terkait keluarnya SE yang ditandatangani Sekko HM Noer.

"SE yang dikeluarkan per tanggal 21 Agustus 2018 itu sudah terlanjur viral dan menimbulkan beragam persepsi, makanya hari ini kami datang ke kantor walikota guna meminta klarifikasi secara lansgung oleh Sekko, karena beliau yang menandatangi surat tersebut," ungkapnya kepada media.

Namun dari hasil pertemuan tersebut belum ada keputusan yang bepihak kepada pihak RT/RW.

Bambang meminta RT/RW bersabar sampai ada keputusan atau evaluasi dari aturan yang mengharuskan RT/RW mundur dari jabatan jika maju di Pileg.

"Kita minta keputusannya dikeluarkan secepat mungkin, karena tadi belum ada keputusan makanya kami minta rekan-rekan bersabar sampai ada tindaklanjut dari sekko seperti apa terkait aturan yang sudah ditandatangani beliau tersebut,"

Disamping itu, Bambang juga mempertanyakan kebijakan dikeluarkannya aturan tersebut di Pekanbaru. Pasalnya, untuk Provinsi Riau baru  Pekanbaru yang mengeluarkan aturan tersebut.

"Ada dua provinsi yakni Batam dan Kalimantan,  sementara untuk Riau baru Kota Pekanbaru, ini juga menjadi pertanyaan kita juga kenapa Pekanbaru saja, harus diperjelaskan juga ada apa, kalau memang diterapkan oleh setiap daerah kabupatan kota yang ada kita terima inikan tidak, kita tunggu saja tindaklanjutnya seperti apa," pungkasnya. [slt]