SULUHRIAU- Gempa-tsunami di Palu dan sekitarnya harus menjadi langkah awal pemerintah untuk membenahi sistem mitigasi serta membuat anggaran deteksi bencana yang memadai.

Hal ini dicetuskan sejumlah peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setelah mengungkap kerawanan gempa di Sulawesi Tengah.

Gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter (SR) yang mengguncang Palu dan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu ternyata bukan gempa pertama yang terjadi di kawasan itu.

Berdasarkan kajian LIPI, Palu dan sekitarnya beberapa kali dilanda gempa sejak berabad lampau. Hal ini erat kaitannya dengan Patahan Palu Koro yang melintasi Sulawesi Tengah.

Penelitian yang dilakukan Mudrik Rahmawan Daryono dari LIPI sejak 2011 lalu, mengindikasikan bahwa Patahan Palu Koro aktif. Indikasinya adalah terdapat rentetan gempa besar dalam periode waktu tertentu.

Dalam penggalian tanah sedalam 15 sampai 20 meter yang dilakukan, gempa besar pernah terjadi pada tahun 1285 dan 1415. Lapisan tanah lainnya mengindikasikan gempa pernah terjadi pada tahun 1907, 1909, dan pada tahun 2012.

Alur sungai terpotong sejauh 510 meter dan naik 20 meter di bagian patahan terdekat dari Kota Palu. Di titik lainnya, sekitar Taman Nasional Lore Lindu yang dilewati patahan, alur sungai yang terpotong mencapai 585 meter dan mengalami penaikan setinggi 50 meter.

"Ini akibat gempa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu," ujar Mudrik.

Mudrik mengatakan gempa terjadi akibat siklus yang berulang setiap periode tertentu. Akan tetapi, tidak mudah menentukan siklus gempa di setiap sesar yang membentang.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto, memaparkan bahwa Indonesia memiliki peta zonasi gempa.

Sulawesi Tengah, khususnya di jalur Patahan Palu Koro, masuk dalam kategori merah sampai cokelat dengan nilai percepatan gempa bumi pada batuan dasar kisaran 0,7 sampai lebih dari 1,2 g (gravitasi m/2det). Ini artinya kawasan tersebut amat rawan gempa bumi.

Satu langkah paling konkret yang bisa direkomendasikan adalah tidak diperkenankan untuk membangun rumah, bahkan bangunan vital seperti rumah sakit di atas patahan aktif Palu Koro.

"Bangunan di atas patahan kemungkinan besar akan hancur, setidaknya berikan jarak 20 meter dari patahan untuk dikosongkan dari segala bentuk bangunan." Kata Mudrik Daryono, Peneliti Gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dalam dua pekan sejak Selasa (2/10), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan fokus pada proses rekonstruksi di Palu, Donggala, dan Sigi, tiga kabupaten dengan dampak terparah di Sulawesi Tengah.

Lebih penting lagi, menurut Eko Yulianto, masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk keselamatan diri sendiri.

"Pemerintah bisa mendorong untuk membuat aturan tertentu di daerah yang dilalui patahan," kata Eko Yulianto.

Kemudian, setelah identifikasi risiko dilakukan, pemerintah didorong untuk membuat anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia yang memadai.

Anggaran saat ini dianggap minim karena pemerintah daerah dan pusat tidak bisa mengidentifikasi risiko. "Kalau identifikasi risiko tidak bisa, bagaimana anggaran dapat ditentukan," imbuh Eko.

Sumber: BBCNews Indoensia | Editor: Jandri