SULUHRIAU, Pekanbaru- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mencecar relawan Projo di Provinsi Riau dengan puluhan pertanyaan sehubungan dengan dukungan sejumlah kepala daerah di Riau terkait dengan dugaan melanggar Undang-Undang No 7 tahun 2017.

Dua perwakilan projo ditanyakan minimal 56 pertanyaan kepadanya.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan Senin (15/10/2018) di sela-sela pemeriksaan menjelaskan, Projo Riau diperiksa Bawaslu Riau terkait dengan acara deklarasi dukungan kepala daerah di Riau kepada calon presiden (capres) Jokowi.

Bawaslu meminta keterangan dari Ketua Panitia Deklarasi dukungan kepada capres Jokowi, HM Syahrin dan Ketua DPD Projo Riau Sonny Silaban.

Salah satu materi pemeriksaan adalah dugaan melanggar undang-undang Nomor 7 tahun 2017,dalam pasal 282 uu nomor 7 tahun 2017 disebutkan pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Pemeriksaan berlangsung tertup, selama lebih dari enam jam, sejumlah pengacara mendampingi Projo Riau, salah satunya Kapitra Ampera, SH.

Pemeriskaan dilakukan terkait deklarasi dan dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih serta 11 kepala daerah kepada capres Jokowi, Rabu 10 Oktober 2018. [slt]