SULUHRIAU, Meranti- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Pemkab Meranti disahkan sebesar Rp1,4 triliun.

Pengesahan APBD melalui Paripurna DPRD Meranti Selasa (27/11/2018).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Meranti  H. Fauzy Hasan SE didampingi Wakil Ketua DPRD H. Taufikurrahman, Wakil Ketua DPRD H. Muzamil.

Hadir dalam paripurna ini Bupati Meranti Irwan Nasir, Wabup Said Hasyim,  unsur Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkab Meranti, yakni Sekda  Yulian Norwis SE MM, Sekwan Irmansyah M.Si, Asisten III Sekdakab Meranti H. Rosdaner, Kabag Humas dan Protokol Meranti Herry Saputra SH, anggota DPRD dan undangan lainnya.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Meranti disampaikan H Aziz mengatakan dapat memahami yang diusulkan Pemkab Meranti dan Banggar menyetujui APBD sebesar Rp1,4 trilun.

APBD disetujui itu terdiri dari:
*. Pendapatan sebesar Rp 1.39 triliun lebih.
Dengan rincian. Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 83 Miliar lebih, Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 1 Triliun lebih, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar 287 miliar lebih.

* Belanja Daerah Rp 1.4 Triliun lebih. Dengan rincian sebagai berikut Belanja Tidak Langsung sebesar 590 Miliar lebih, Belanja Langsung sebesar 840 Miliar lebih.

* Pembiayaan Daerah sebesar Rp35 miliar lebih, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35 miliar lebih, Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar sebesar Rp2.7 miliar lebih.

Dengan disahkan APBD ini, Aziz berharap penggunaan APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti lebih proporsional, akuntabilitas, bertanggung jawab, berkeadilan, dan tepat sasaran serta dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sementara itu, dalam pidato pengesahan APBD Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Irwan M.Si menyampaikan, penghargaan dan terima kasih kepada DPRD Meranti.

Berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat, dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ia berharap kerjasama itu terus berlanjut dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan, begitupun pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019 yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh dewan, akan menjadi masukan bagi eksekutif. [rls,tmy]