SULUHRIAU, Yogyakarta- Kunjungan Studi Banding (stuban) Wartawan Parlemen Riau (WPR) DPRD Riau ke Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) selama dua hari 25-27 November 2018 berjalan sukses.

Salah satu sasaran berkunjung yakni DPRD Provinsi DIY. Di DPRD ini banyak hal yang didapat di dalam pertemuan antara pengurus WPR DPRD Riau dengan Sekwan DPRD DI Yogjakarta, Beny Suharsono dan koordinator wartawan DPRD DI Yogjakarta, Santoso yang merupakan wartawan TV One.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih dan penuh kehangatan tersebut, Beni Suharsono menjelaskan hubungan kemitraan dirinya  dengan wartawan selama ini sangat baik dan Sekwan DPRD DI Yogjakarta berusaha tetap menjaga hubungan tersebut.

"Alhamdulillah selama ini hubungan dengan mas Santoso maupun dengan kawan-kawan media yang mangkal di DPRD DI Yogjakarta, berjalan dengan baik karena saya butuh wartawan, " kata Beni.

Untuk itu lanjut Beni, dirinya selaku Sekwan berupaya agar para wartawan yang mangkal di DPRD DI Yogjakarta bisa aman dan nyaman dalam bekerja dengan cara memberikan fasilitas seperti ruang wartawan yang dilengkapi dengan peralatan komputer berjaringan internet dan Wifi.

"Jadi ada ruangan wartawan yang bisa digunakan oleh rekan-rekan wartawan untuk membuat berita dan mengirimnya ke redaksi. Ruangan wartawan ini dapat digunakan 24 jam oleh rekan-rekan media," jelasnya.

Selain itu terang Sekwan yang murah senyum ini, Setwan  DPRD DI Yogjakarta juga mendukung program-program wartawan seperti studi banding ke Provinsi lainnya seperti yang tengah dijalani oleh WPR DPRD Riau," Anggarannya kita siapkan di sekretariat dewan," ujarnya.

Para pekerja media kata Beni lagi, bebas masuk keruangan komisi, fraksi, pimpinan dan ruangan Sekwan tanpa ada kunci sidik jari untuk melakukan tugas peliputan.

"Kami tidak pernah melarang rekan-rekan media masuk keruangan tersebut, selama rapat yang digelar diruangan tersebut terbuka untuk umum. Keberadaan security yang tadi rekan-rekan wartawan lihat bukan untuk menghalang-halangi namun untuk memberikan informasi jika ada yang membutuhkannya," terangnya.

Meski telah memberikan fasilitas dan menganggarkan program wartawan DPRD DI Yogjakarta, Beni mengaku tidak alergi terhadap kritikan yang disampaikan oleh media apalagi  mengintervensi berita-berita yang mengkritisi kinerja pimpinan  anggota DPRD DI Yogjakarta maupun Setwan  DPRD DI Yogjakarta.

"Rekan-rekan bisa menanyakan langsung kepada mas Santoso yang ada disamping saya ini," katanya sambil tersenyum.

Sementara itu Santoso mengatakan, secara organisatoris wartawan DPRD Riau lebih maju dari  wartawan yang ada di DPRD DI Yogjakarta, karena ada organisasi yang mewadahinya seperti Wartawan Parlemen Riau (WPR) DPRD Riau. "Kalau kita sifatnya hanya koordinator, jadi rekan-rekan WPR ini lebih maju dari kami, karena ada organisasi yang mewadahinya," terangnya.

Apa yang disampaikan oleh Beni tersebut diakui oleh Santoso seperti Studi Banding ke Provinsi lainnya, dibungkus dalam kegiatan diskusi publik.

"Misalnya tentang program bagus yang apa yang belum ada di Provinsi DIY, sementara ada di provinsi lainnya,  kita diskusikan lalu wartawan DPRD DIY yang berjumlah 25 orang turun ke provinsi tersebut untuk melakukan studi sekaligus melakukan peliputan," ujarnya.

Terkait anggaran untuk kegiatan wartawan  tersebut jelas Santoso tidak menjadi persoalan bagi BPK, karena tidak ada aturan dan perundang-undangan yang dilanggar.

Sementara itu ketua WPR DPRD Riau Edi Gustien mengatakan kegiatan Studi Banding WPR DPRD Riau merupakan kegiatan rutin tahunan.

"Sejak terbentuk pada April 2017 lalu, WPR DPRD Riau telah dua kali menggelar Studi Banding. Yang pertama kami berkunjung ke Wartawan Parlemen MPR RI,  DPR RI dan DPD RI dan kali ini ke DPRD DIY.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan pengurus dan anggota WPR DPRD Riau dan ingin mengetahui pola kemitraan antara Sekwan DPRD DI Yokjakarta dengan wartawan yang kesehariannya mangkal di DPRD DI Yogjakarta.

"Alhamdulillah kegiatan kami ini tidak dibantu dana APBD. Namun kami dibantu oleh mitra baik di internal DPRD Riau dan beberapa pihak swasta yang ada di Provinsi Riau, " pungkasnya.[rls]