SULUHRIAU, Meranti- Bupati Kepulauan Meranti Irwan M.Si menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) APBD 2019 di lingkungan Pemkab Meranti, Senin (13/1/2019).

Penyerahan ini sekaligus dibarengi dengan penandatanganan pakta integritas. Bupati
didampingi Wakil Bupati H Said Hasyim, menyaksikan penandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi.

Dalam kesempatan itu Bupati Irwan, mengingatkan setiap OPD untuk menggunakan anggaran tersebut dengan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Senin pagi (14/1/2019).

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, seluruh Kepala OPD dan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab. Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Para Camat dan pejabat lainnya.

Dikatakan Bupati dalam pidatonya, dengan telah diserahkannya DPA OPD tersebut, ia berpesan agar anggaran itu dipergunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran karena pada dasarnya setiap anggaran Pemerintan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti.

Dari DPA OPD yang diserahkan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, anggaran paling besar diperuntukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Tuang sebesar 279.6 Miliar lebih, kebijakan itu diambil menurut Bupati untuk memberikan peningkatan pembangunan infrastruktur secara signifikan.

"Hal itu sesuai dengan komitmen kita untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berujung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kemudahan akses orang dan barang dan memberikan kemudahan lainnya," papar Bupati.

Selanjutnya pagu anggaran terbesar kedua dipegang oleh Dinas Pendidikan sebesar 277.6 Miliar lebih, hal ini bertujuan agar OPD ini mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di Kepulauan Meranti.

Dan ketiga terbesar dikelola oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dengan pagu anggaran sebesar 106 Miliar lebih.

"Sama seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan, Pada Dinas Kesehatan kita juga memberikan anggaran yang besar hal ini untuk menjamin dan mendukung pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, dan komitmen Pemda Meranti dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tergambar jelas pada DPA masing-masing OPD tersebut," ucap Bupati.

Lebih jauh disampaikan Bupati dengan telah diserahkannya DPA OPD tersebut otomatis seluruh kegiatan sudah dapat dijalankan untuk itu ia meminta seluruh OPD untuk mempercepat proses pelaksanaan agar kebijakan yang telah dianggarakan dalam DPA dapat berjalan baik, terkendali dan bebas Kurupsi Kolusi serta Nepotisme yang dapat merugikan semua.

Selain itu Bupati kembali mewanti wanti kepada Kepala OPD untuk meniadakan kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak penting dan mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan baju olahraga.

Begitu juga pada belanja Alat Tulis Kantr (ATK), dan penggunaan listrik kantor.

"Pantauan saya masih banyak kantor yang ditinggal dengan kondisi lampu dan komputer masih menyala, saya minta itu diperhatikam sebab jika diakumulasikan pada seluruh OPD maka akan terjadi pemubaziran Miliaran rupiah," papar Bupati lagi.

Ia juga menyinggung soal peningkatan yang signifikan pada APBD Meranti dari 1.1 Triliun di 2018 menjadi 1.4 Triliun di 2019. Ditegaskan Bupati penambahan anggaran ini harus disikapi dengan kebijakan yang tepat agar menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat.

Dan kepada OPD yang memiliki anggaran cukup besar Bupati meminta laksanakan kegiatan secara taktis (cepat) dan strategis sehingga proses pelelangan bisa dimulai sesegera mungkin.

"Karena kita ingin kebijakan pembangunan tidak terkendala dan APBD 2019 bisa dituntaskan seperti APBD 2018 lalu," ucapnya mengakhiri.

Diinformasikan juga, dalam kegiatan itu juga dilakukan pembacaan Pakta Integrtas Bebas KKN yang dikomandoi oleh Kepala Dinas PU Meranti Herman ST MT diikuti oleh seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkab. Meranti.

Dalam Pakta Integritas itu Kepala OPD dilngkungan Pemkab Meranti menyatakan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan tidak melibatkan diri oada oerbuatan tercela, tidak meminta dan menerima pemberian langsung tidak langsung, hadiah, bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap transparan jujur tertup dna akuntable dan lain sebagaimana diatur UU.

Dalam kesempatan yang sama dilounching penyerahan uang persediaan tanda dimulai pelaksanaan APBD 2019. Adapun OPD  yang diserahkan DPA sebanyak 27 OPD. [rls,tmy]