SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemko Pekanbaru, hingga kini masih belum bisa memutuskan untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Saat ini kita masih menunggu sikap daerah lain seperti apa terkait rekrut P3K itu," ujar Walikota Pekanbaru Firdaus, Senin (11/2/2019).

Menurut walikota, perekrutran P3K sesuai instruksi pemerintah pusat itu merupakan kebijakan bagus yang bertujuan memenuhi kebutuhan pegawai melalui pengangkatan honorer kategori satu (K1) dan K2 yang tak lulus dalam seleksi penerimaan CPNS.

"Tapi ini tidak mudah, apalagi gaji mereka dibebankan ke daerah. Jadi, kita lihat dululah sikap daerah lain seperti apa," tegasnya.

Apabila kabupaten/kota di Indonesia turut melakukan perekrutan P3K, walikota menyatakan siap mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2019. "Yang jelas kita mendukung kebijakan pusat," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Noer mengatakan, sesuai hasil rapat terkait penerimaan P3K bersama Menpan-RB Syafruddin di Batam, Provinsi Kepulauan Riau Rabu (23/1/2019), diketahui bahwa pembayaran gaji P3K akan dibebankan melalui APBD kabupaten/kota.

"Pemko sendiri tak memiliki alokasi anggaran untuk itu di APBD murni 2019," ungkap M Noer.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam siaran persnya sebagaimana dikutip dari http://setkab.go.id menyebutkan, pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id  yang dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16:00 WIB.

“Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Ridwan. [han,jan]