SULUHRIAU, Pekanbaru- Eks General Manager (GM) Hotel Whiz Pekanbaru Sandra Amriel menyebut perizinan hotel tersebut belum dialihnamakan.

Pengakuan Sandra Amriel itu seperti dilansir Tribunpekanbaru.com Senin (4/3/2019).

Sejak beberapa pekan terakhir Sandra tidak lagi bekerja di Hotel Whiz Jl Jendral Sudirman Pekanbaru yang dikelola PT Lantera Griya Asia.

Sandra Amriel mengatakan, selama ini semua perizinan atas nama dirinya. Dijelaskan, sejak Whiz Hotel berdiri tahun 2016 lalu, semua perizinan atas nama dirinya.

Mulai Izin Gangguan, Izin Tanda Daftar Perusahaan, Izin Daftar Usaha Kepariwisataan, Izin Sertifikat Laik Higienis Sanitasi, Izin Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran, Izin Perparkiran, serta Izin Stasiun.

"Sejak tanggal 15 Februari 2019 lalu, saya sudah layangkan surat ke DPM-PTSP Pemko Pekanbaru, yang isinya semua perizinan Whiz Hotel atas nama saya, saya tidak berkenan lagi dipakai oleh manajemen Whiz Hotel. Segala sesuatu yang menyangkut urusan perizinan operasional hotel tidak menjadi tanggung jawab saya," kata Sandra menirukan bunyi surat yang dilayangkan ke DPM-PTSP Pekanbaru.

Menyikapi hal ini Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE sebagaimana dikutip dari Pekanbaru Tribun mempertanyakan soal letak dan posisi hotel dengan badan jalan, hingga izin dampak lalu lintas-nya (Andalalin) hotel dinilai bermasalah. Namun izinnya tetap saja dikeluarkan oleh OPD terkait.

"Sekarang perizinannya juga bermasalah, karena GM-nya tak sudi lagi namanya dipakai dalam perizinan operasionalnya. Karenanya, kita merekomendasikan agar operasional Whiz Hotel ditutup sementara, sampai izin resminya diurus lagi," tegas Jhon Romi.

Ia meminta, agar Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait, baik itu DPM-PTSP, Satpol PP, Dishub dan lainnya, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Sebab, hal ini bisa menjadikan preseden buruk bagi pelaksanaan perizinan di kota ini, terlebih lagi bisa membuat kebocoran PAD kota ini.

"Kita tetap awasi terus. Bahkan kita akan agendakan panggil manajemen Whiz Hotel untuk digelar hearing dalam waktu dekat," janjinya.

Sementara itu, Kadis DPM PTSP Pekanbaru melalui Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, Quarte dikonfirmasi mengatakan akan mengecek status perizinan Hotel Whiz tersebut.

Quarte mengatakan, jika menyimak dari informasi ini, persoalan lebih kepada perlunya balik nama, karena izin semula atas nama pegawai, namun sudah keluar. "Jadi belum bisa kita tergesah-gesah menutup operasional hotel, kalau menyimak persoalan seperti ini," kata Quarte, Rabu (6/3/2019).

Namun demikian, DPM PTSP meminta agar pihak pengelola membaliknamakan izin dari yang sebelumnya kepada pihak pemilik hotel ini.  "Nanti kita ceklah apakah izin-izin sebelumya itu masih hidup atau bagaimana, yang penting itu perlu dibaliknamakan, karena yang memakai nama izin pertama tidak disitu lagi," paparnya.

Ada beberapa izin yang terkait di hotel, bukan hanya IMB atau izin operasional saja.

"Menutup operasional hotel itu tidak segampang membalik telapak tangan, karena ini menyangkut hajat orang banyak juga, pekerja dan lainnya. Lain halnya pelanggaran seperti parekatek judi dan semacamnya, ini tidak boleh," pungkasnya.

Sementara itu, pihak Managemen Hotel Whiz sejauh ini belum bisa dikonfirmasi. [chr]