SULUHRIAU, Pekanbaru- Upaya memudahkan mengontrol asek kendaraan dinas, BPKAD membuat aplikasi kenderaan dinas.

Saat ini aplikasi tersebut tengah dipersiapkan, kendati sudah bisa dibuka melalui domain Aset BPKAD, namun belum final.

Disamping, perlu domain khusus yang sedang diusulkan yakni www.aset.pekanbaru.go.id, juga datanya dari masing-masing penggunaan aset kendaraan belum masuk.

Menurut Kabid Aset BPKAD Devino, Selasa (19/3/2019), melalui aplikasi ini nantinya, aset kendaraan dinas (terutama kendaraan dinas jabatan-red) ini akan tertata dan akan mudah mengontrol.

Hanya dengan mengklik misalnya nopol (BM) kendaraan akan muncul data ril pengguna atau kendaraan dinas jabatannya, bahkan nomor rangka kendaraan dan identitas lainnya.

"Ya,tujuan kita tidak lain hanya untuk menata aset ini, karena ini pembiayaan semua dipakai negara," ujar Devino.

Devino meminta pihak OPD pengguna aset kendaraan segera melaporkan data kendaraan dina di masing-masing, dan akan diinput pihak BPKAD.

Dikatakan, sejauh ini baru 11 dari 24 OPD yang menyampaikan dan menyerahkan nama pemakai dan data kendaraan dinas jabatan. "Kita sudah dua kali sampaikan SE ke pihak OPD, dasar penataan ini adalah Perwako No 100 tahun 2018," katanya. [chr]

Berikut OPD yang sudah melaporkan kendaraan dinas yang dipakai;

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) dan kerbersihan
2. Dispora
3. Dsnaker
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Marpoyan Damai
6. Kecamatan Payung Sekaki
7. Kecamatan Pekanbaru Kota
8. Kecamatan Sail
9. Kecamatan Sail
10. Kecamatan Sukajadi
11. Kecamatan Tenyan Raya.