SULUHRIAU, Pekanbaru- Penilaian publik terkait urusan kertu tanda penduduk (KTP) di Pekanbaru dinilai mengalamai kemunduran.

Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Pekanbaru, Sabarudi, ST Jumat (13/9/2019).
Menururnya, banyak keluhan warga terkait
lamanya warga mendapat KTP ketika sudah lakukan perekaman dan proses lainya.

"Ada yang disampaikan ke kita, ada warga 4 tahun menunggu e KTP baru jadi, kok bisa," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dikatakan, sepuluh tahun lalu, pelayanan KTP sangat baik, bahkan lima atau enam tahun belakangan juga masih baik, tapi sekarang kata Sabarudi dinilai mengalami kemunduran.

Menurut Sabarudi, perlu dikakukan lagi pembenahan sistim atau standar operasional pelayanan (SOP) jika memang di situ masalahnya. Tapi kalau 'ulah' aparatur misalnya,  ini juga perlu dibenahi.

Kalau soal kekurangan blangko KTP dari pusat, perlu diperkuat koordinasi dengan Kemendagri, sehingga Pekanbaru mendapat kuota sesuai kebutuhan. "Saya kira masalahnya bukan pada kekurangan blanko penyebab warga lambat mendapatkan KTP," katanya.

Ia menyarankan, pihak Distarduk mulai dari UPTD di kecamatan, kemudian isntansi terkait seperti kelurahan mestinya berkomitmen untuk memberikan pelayanan KTP ini kepada masyarakat.

Apalagi sekarang, e KTP ini sangat penting, semua urusan bergantung dengan ada tidaknya KTP sebagai identitas tersebut. "Saya kira ini perlu menjadi catatan dalam peningkatan pelayanan publik," pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya Kadistarduk Pekanbaru Irma Novrita mengatakan, pelayanan KTP ttap berjalan sesuai SOP, namun selama ini antara lain kendala banyak keluhan, karena keterbatasan blangko.

Kemudian mengenai kesiapan alat cetak, apalagi ada UPTD yang sarana bermasalah disondingkan ke kecamatan lain. Sementara di kecamatan bersangkutan berkas juga banyak yang perlu diproses.  

Irma menjelaskan soal blangko, untuk saat ini katanya setidaknya butuh 300 ribu keping blanko, terutama untuk kebutuhan penduduk di pemekaran. "Dari pusat terbatas blanko yang kita terima, jadi tidak ada kemunduran pelayanan," kata Irma. (chr)