SULUHRIAU, Pekanbaru- Upaya menunjang kinerja wartawan yang sehari-hari meliput di Gedung DPRD Riau, pengurus Wartawan Parlemen Riau (WPR) beserta anggotanya audensi dengan calon Ketua DPRD Riau periode 2019-2024 dijukan Partai Golkar Indra Gunawan Eet P.hd  didampingi anggota fraksi Golkar Parisman Ikhwan dan Kasubag Humas Setwan DPRD Riau, M Ridho, Rabu (25/9/2019).

"Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kanda Eet yang telah bersedia menerima kami pagi ini," kata Ketua WPR Edi Gustien mengawali sambutannya saat audiensi.

Dalam audensi yang difasilitasi Kasubbag Humas Setwan DPRD Riau Ridho tersebut berbagai persoalan serta dinamika yang terjadi dan dialami oleh wartawan terkait kerja jurnalistik disampaikan WPR  kepada Indra Gunawan.

Sebagaimana diungkapkan etua WPR Edi usai memperkenalkan 18 anggotanya. Ia berharap ada  keterbukaan informasi ketika dewan melakukan rapat Badan Anggaran (Banggar) dan hearing-hearing lainnya terkait kepentingan publik di komisi-komisi maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Riau Indra Gunawan mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan sesama anggota dewan sehingga setiap kegiatan dewan dapat diketahui masyarakat.

"Secara peribadi, tanpa media saya tidak ada apa-apanya. Makanya keberadaan teman-teman wartawan sangat diperlukan guna mengekspos setiap kegiatan", ucap politisi Golkar tersebut.

Kemudian, soal Media Center sebagai sarana pendukung kerja wartawan yang dirasa diperlukan WPR, pihaknya berjanji akan mengupayakan usai pelantikan dirinya sebagai Ketua DPRD Riau.

Audiensi yang berjalan hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, acara tersebut ditutup dengan penyerahaan profil WPR.
Profil tersebut selain berisi tentang informasi keanggotaan WPR, juga kegiatan sejak WPR berdiri April 2017 lalu.

Seperti diketahui, Indra Gunawan adalah calon Ketua DPRD untuk DPRD Riau yang diusulkan DPP Partai Golkar sebagai parpol yang meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif (pileg) 2019.

Namun, sejauh ini Indra belum dilantik sebagai ketua DPRD definitif karena SK pelantikan Ketua DPRD Provinsi berdasarkan SK yang dikeluarkan Mendagri. [rls,jan]