SULUHRIAU, Pekanbaru- Minimnya anggaran daerah saat ini mulai terasa pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru. Ini dirasakan sejak SMA/SMK yang pengelolaannya ditangani Pemerintah provinsi.

Sejauh ini, Dinas Pendidikan Pekanbaru kelimpungan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk upaya meningkatkan  kesejahteraan guru.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pekanbaru, H Abdul Jamal kepada wartawan, Rabu (2/10/2019). "Sejak sekitar tiga tahun lalu, tepatnya sejak SMA/SMK di bawah pengelolaan Provinsi Riau, perhatian Pemrov Riau terkait pendidikan di Pekanbaru sangat minim," tegas Abdul Jamal.


Padahal, Pekanbaru ibu kota Provinsi Riau, bagaimanapun baik dan buruknya pendidikan di kota ini juga akan dirasakan Pemrov Riau.

Abdul Jamal mengaku, Pekanbaru tidak menuntut harus setara anggaran pendidikan dengan provinsi, tetapi proporsional. "Masa Pekanbaru bagian dari Provinsi Riau juga, tidak dapat menikmati anggaran memadai di bidang pendidikan ini," katanya.

Ia mengatakan, saking butuhnya Pekanbaru bantuan untuk pendidikan, apapun diberikan saat ini, akan diterima, misalnya bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk SMP dan SD, rahab bangunan sekolah, komputer dan lainnya.

Sebab, dengan jumlah sekolah negeri yang ada di Pekanbaru sebanyak 224, anggarannya untuk pembangunan fisik dan sarana hanya lebih kurang Rp6 miliar setahun.

Bandingkan dengan jumlah sekolah negeri di bawah Pemrov Riau sekitar 261, unit anggarannya triliunan pertahun.

Sejauh ini Pekanbaru hanya menerima bantaun dari Provinsi Riau di bidang pendidikan sekitar Rp7 miliar, namun itu untuk gaji guru bantu, bukan untuk fisik.

Sementara, gedung sekolah ataupun RKB baik SMP, SD bahkan juga PAUD masih minim. Sehingga, setiap penerimaan siswa baru selalu jadi polemik karena minimnya daya tampung.

Padahal katanya, Pekanbaru boleh menerima Benkeu dari pusat melalui Provinsi Riau untuk bantuan bidang pendidikan. "Ini tidak ada, yang ada itu Rp7 miliar uang habis untuk gaji guru," katanya.

Menurut Abdul Jamal, pihaknya kerap menyampaikan persoalan ini pihak Pemrov melalui rapat-rapat koordinasi. Saat rapat katanya ditanggapi, namun realisasinya tak ada. "Seperti munculnya polemik tinjangan guru kemarin, itu pak Gubri ngomong akan ada solusi membantu permasalahan seperti ini, mana," katanya bertanya.

Abdul Jamal berharap, ke depan Pemrov Riau dapat memperhatikan Pekanbaru di bidang anggaran pendidikan, dan tentunya juga kabupaten/kota lain. "Sebab, siswa yang tamat SMP, masuknya ke SMA/SMK, jika mutunya kurang, akan dirasakan dampaknya oleh Pemrov Riau juga," pungkasnya. [prt]