SULUHRIAU, Pekanbaru-Tiga fraksi di DPRD Riau yakni Fraksi Gerindra, FPKS dan FPAN tidak mengakui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) karena dinilai tidak prosedural.

“Pembentukan AKD ini cacat prosedural, lari dari kesepakatan awal,” kata Ketua FPKS, Makarius Anwar, kepada wartawan ditemui di ruangan FPKS DPRD Riau, Jumat (11/10/2019).

Dijelaskan Makarius, pada Kamis (10/10/2019), rapat pimpinan sudah menyepakati untuk menunda rapat paripurna dari Kamis (10/10/2019) dan akan digelar Senin (14/10/2019).

Namun menjelang Magrib, dirinya diinfokan oleh wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, kalau rapat paripurna pengumuman AKD tetap dilanjutkan pada Kamis malam dengan alasan, undangan sudah disebarkan. Padahal tiga fraksi FGerindra, FPKS dan FPAN, belum mengirim nama-nama untuk mengisi AKD.
“Kok bisa nama-nama dari tiga fraksi belum ada, AKD sudah disyahkan,” kata Makarius.

Hasil kesepakatan tiga fraksi lanjut Makarius menunggu Senin pekan depan untuk DPRD Riau menggelar rapat paripurna sesuai dengan kesepakatan awal,” Jika tidak kita lihat nanti apa langkah yang akan kita ambil,” ujarnya.

Jika dilihat dari hasil nama-nama anggota dewan yang mengisi pimpinan AKD yang disyahkan Kamis malam, tidak satupun terdapat nama-nama pengurus dari F Gerindra, FPKS dan FPAN, semuanya diborong oleh F Golkar, FPDIP, FDemokrat, FPKB dan F Gabungan PPP, Nasdem dan Hanura.

Menanggapi hal ini Makarius yang didampingi Abu Khoiri dan dr Anita Sari mengatakan idealnya pembentukan AKD berdasarkan rasa kebersamaan, “Kalau seperti ini Pilpres belum usai,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua FPAN DPRD Riau Zulfi Mursal mengatakan dari awal F PAN menginginkan kebersamaan dalam mengisi keanggotaan di AKD, secara profesional terbuka sehingga jalannya DPRD Propinsi Riau dapat dikendalikan dan akan dibawa kemana Provinsi Riau ini kedepan bisa bersama-sama.

“Akan tetapi keinginan FPAN, FPKS dan Gerindra ini, tidak ikut menjadi keinginan fraksi yang lain, karena mereka melihat dan menganggap lebih banyak dan lebih kuat. Lalu terjadilah pemaksaan kehendak,” terang mantan ketua DPRD Siak ini.

Zulfi juga mengakui fraksinya belum mengirimkan nama-nama AKD ke pimpinan, “Makanya paripurna tadi malam yang menetapkan AKD cacat prosedural,” imbuhnya.

Ketua fraksi Gerindra Husni Thamrin menyayangkan kondisi internal di DPRD Riau pada saat pembentukan AKD.

Dalam pembentukan AKD Gerindra menginginkan kebersamaan untuk lima tahun kedepannya untuk membangun Riau yang lebih baik kedepannya.

“Kita akan mengajak kawan-kawan dari PAN, PKS dan Gerindra untuk melaksanakan Paripurna. Bahkan Gerindra tidak akan memasukkan anggota fraksi di komisi-komisi pada AKD yang terbentuk dari paripurna tadi malam,” kata Thamrin.

Thamrin mengatakan proses pembentukan AKD menurut Tatib DPRD Riau yang lama harus dihadiri 11 hingga 13 orang anggota Komisi. “Jika Gerindra, PKS dan PAN tidak hadir apakah sudah terpenuhi,” pungkasnya. (Jan,rls)