SULUHRIAU, Pekanbaru- Sebanyak 61 daerah provinsi dan kabupaten kota belum menandatangi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai dasar hukum sumber pendanaan pilkada serentak 2020.

Dari 61 daerah tersebut, satu daerah diantaranya di Provinsi Riau yakni  Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Komisioner Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya mengatakan,  dari 61 daerah itu, terdiri tiga provins dan 58 kabupaten/kota.

Daerah yang belum menandatangani NPHD tersebut ialah Sumatera Barat, Bengkulu dan Sulawesi Utara (Sumut).

Usulan besaran anggaran NPHD untuk enam provinsi sebesar Rp1,77 triliun,  namun yang disetujui hanya sejumlah Rp918 miliar,  sementara kabupaten/kota diusulkan      Rp10,1 triliun dan disetujui sebesar Rp6,5 triliun.

Delapan alasan terkait persoalan yang dihadapi 61 daerah yang belum menandatangani NPHD, namun umumnya ketersediaan APBD yang minim, sedangkan usulan dari KPU dan Bawaslu untuk pilkada 2020 mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan pilkada 2015.

Sementara itu, Komisioner KPU Riau Nugroho anoto Susanto menjelaskan, kenaikan jumlah dikarenakan sejumlah hal seperti kenaikan honor untuk penyelenggara ad hoc panitia pemilihan kecamatan (PPK),  panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok,  penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Disisi lain Dirktur Jendral Bina Keuangan Daerah  Syarifuddin mengimbau, seluruh daerah untuk menandatangani NPHD paling lambat 14 Oktober dari semula 1 Oktober 2019. (slt)