SULUHRIAU, Pekanbaru- Polemik pembentukan alat kelengkapan dewan (DPRD Riau) yang belum mengakomodir semua anggota fraksi yang ada mendapat tanggapan dari pengamat politik.

Menurut pengamat politik dari Universitas Riau (Unri) Saiman Pakpahan, kondisi itu terjadi antara lain karena komunikasi politik di internal di anggota DPRD belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya lihat ini masalah komunikasi politik yang gagal ditingkat internal DPRD Riau sehingga muncul adanya penolakan AKD oleh tiga fraksi,” kata Saiman dihubungi wartawan melalui ponsel Selasa (15/10/2019).

Dikatakan, persoalan ini hanya persoalan konsesus politik, namun tidak tercapai kesepakatan lalu dicarilah dalil-dalil seperti PP Nomor 12 Tahun 2018,” Namun dalam struktur politik memang begitu,” jelasnya.

Saiman beranggapan apa yang dipertontonkan DPRD Riau saat ini akan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat yang memilih mereka. Berawal dari konflik kelompok-kelompok partai lalu berkelahi dalam menentukan AKD,

”Baru saja dilantik, ketika mengatur-ngatur di dalam (DPRD Riau-red) mereka sudah berkelahi, bagaimana nantinya mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini akan menjadi negatif dimata masyarakat,” ujar Saiman.

Masyarakat tidak mengiginkan dewan gontok-gontokan demi mempertahankan ego dan kekuasaan demi partai mereka, yang masyarakat inginkan dewan gontok-gontokkan memperjuangkan kepentingan masyarakat.” Harusnya masyarakat melek yang begini- ini,” ujarnya.

Jadi kata Saiman DPRD Riau berdamai saja untuk sampai pada formulasi AKD yang kompromistis sesuai dengan kapasitas masing-masing fraksi di DPRD Riau.
Tentukan AKD sesuai dengan aturan yang berlaku, turunkan ego fraksi, kedepankan kepentingan konstituen yang telah memberikan mandat sebagai wakil rakyat.

”Fokus pada tupoksi DPRD Riau, legislasi, controling dan budgeting dengan instrumen AKD,” saran Saiman.

Masyarakat lanjut akademisi ini, tidak ingin melihat DPRD Riau gagal dalam membangun komunikasi internal. Saiman juga berpesan kepada media untuk tidak tergiring opini dalam kepentingan kelompok yang bergaduh.

Namun media fokus menyoroti dewan bertengkar soal kepentingan rakyat. Kalau itu dilakukan saya setuju dan saya merasa tidak menyesal telah memilih mereka sebagai wakil saya di parlemen,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, polemik pembentukan AKD ini muncul, karena ada tiga fraksi di DPRD Riau belum ada ketwakilan di AKD seperti PKS, PAN dan Gerindra. Dimana, AKD didominasi lima fraksi yakni Golkar, PDIP, Demokrat, PKB dan Gabungan (PPP, Nasdem dan Hanura).  [Jan,rls]