SULUHRIAU- Kementerian Keuangan tercatat telah menerbitkan utang baru sebesar Rp 317,7 triliun hingga akhir September 2019. Angka penerbitan utang tersebut naik 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 306,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pengelolaan utang yang dilakukan Pemerintah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

"Kita tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kita tetap jaga agar efisiensi biaya utang tetap bisa dikendalikan sesuai tren secara internasional dan advented ekonomi kita sendiri," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Realisasi penerbitan utang sampai September 2019 itu naik signifikan yaitu sebesar 21,2 persen dibandingkan pada posisi yang sama di September 2018.

Meski demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan bahwa rasio utang Pemerintah terhadap PDB masih berada di level aman. Dia bilang, sampai saat ini rasio utang Pemerintah di level 30% terhadap PDB.

Angka rasio tersebut masih jauh dari ketentuan UU Keuangan Negara yang maksimal 60% dari PDB. Bahkan, dirinya mengungkapkan bahwa rasio utang Idonesia masih rendah dibandingkan Jepang dan Singapura.

"Kalau dilihat level rasio kita dibandingkan Filipina dan negara advance yang bahkan mencapai 100% rasionya terhadap GDP, ekstremnya seperti Jepang bisa mencapai 200%, 113% seperti Singapura, dan negara Malaysia sekalipun juga mengalami rasio utang di atas 50% dari ekonominya," ungkap dia. (dtF, Jan)