SULUHRIAU, Pekanbaru-  Rilis survei persentase Kerukunan Umat Beragama (KUB) dari Kemenag, daerah Riau disebut rendah tingkat kerukunan umat beragama.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar justru mempertanyakan hal itu. Menurutnya dari segi mana Provinsi Riau bisa berada di bawah rata-rata nasional soal KUB.

"Saya rasa itu salah. Riau majemuk, tidak ada konflik agama atau Sara. Kita hidup berdampingan selama ini tidak ada sedikitpun konflik di Riau ini terkait masalah-masalah agama," katanya Senin (16/12/2019).

Ketua DPD Demokrat Riau dengan tegas mengatakan, Kemenag harus melihat Riau secara utuh dari segi apa penilaian kerukunan tersebut.

"Riau selama ini aman-aman saja dan hubungan sosial dan keagamaan sangat baik. Dasar apa survei itu," tukasnya.

ementrian Agama merilis persentase Kerukunan Umat Beragama (KUB) di seluruh provinsi di Indonesia. Hasilnya rata - rata persentase KUB di Indonesia adalah 73,8 persen.

Namun untuk Provinsi Riau nilainya di bawah rata-rata nasional, yakni hanya sebesar 69,3 persen. Bahkan masuk di 5 daerah dengan persentase KUB terendah.

Untuk diketahui persentase KUB tertinggi adalah Provinsi Papua Barat dengan 80,1 persen, dan terendah adalah Aceh dengan 60,2 persen.

Adapun yang menjadi tolok ukur persentase tersebut adalah toleransi, kerja sama, dan kesetaraan umat beragama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar mempertanyakan dari segi mana Provinsi Riau bisa berada di bawah rata-rata nasional.

Seperti diberitakan, Kementrian Agama merilis persentase Kerukunan Umat Beragama (KUB) di seluruh provinsi di Indonesia. Hasilnya rata - rata persentase KUB di Indonesia adalah 73,8 persen.

Namun untuk Provinsi Riau nilainya di bawah rata-rata nasional, yakni hanya sebesar 69,3 persen. Bahkan masuk di 5 daerah dengan persentase KUB terendah.

Sedangkan persentase KUB tertinggi adalah Provinsi Papua Barat dengan 80,1 persen, dan terendah adalah Aceh dengan 60,2 persen.

Adapun yang menjadi tolok ukur persentase tersebut adalah toleransi, kerja sama, dan kesetaraan umat beragama. [slt]