SULUHRIAU, Pekanbaru-  Pihak Komisi IV DPRD Pekanbaru menyesalkan sikap rekanan Pasar Induk yang dinilai tidak menjalankan rekomendasi hasil hearing dengan komisi IV.

Berdasarkan hearing dengan pihak  PT Agung Rafa Bonai yang membangun pasar induk Pekanbaru tersebut, dimana komendasi Komisi IV diminta menghentikan kios pasar induk yang dinilai menyalahi ketentuan yang ada.

Kenyataannya kata Sekretaris Komisi IV Pekanbaru, Rois, pembangunan berjalan terus oleh rekanan.

"Meski sudah keluar keputusan untuk menghentikan bangunan kios pasar induk karena melanggar aturan, bangunan yang sempat mangkrak sejak 2014 lalu itu tetap berlanjut," katanya.

Dikatakan, dari panataun terlihat aktivitas pekerja masih membangun untuk penyelesaiannya hingga bisa dioperasionalkan.

Rois mengatakan, pihak PT. Agung Rafa Bonai, dinilai membangkang dengan hasil keputusan rapat yang digelar Komisi IV bersama Disperindag dan yang juga dihadiri olej pelaksana pembangunan pasar itu sebelumnya.

Ia mempertanyakan mengapa perusahaan itu tidak menjalankan rekom tersebut?.

Apalagi, proses di DPRD  Pekanbaru sudah dijalani. Mulai dari menindaklanjuti surat pengaduan dari masyarakat, turun bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  ke lokasi, serta rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing.

Diketahui menyalahi adendum danserta meyalahi Garis Sepadan Bangunan (GSB).  Sebab itu, DPRD mengusulkan kios yang dibangun bersempadan dengan jalan harus dihentikan sampai ada keputusan yang jelas.

Anehnya, pihak Disperindagpun tidak memberikan teguran. Sehingga upaya pembiaran hingga pembangunan tetap berjalan.

Sebab itu, Rois meminta ketegasan Sapol PP untuk membongkar kios yang menyalahi atauran atau yang dibangun bersempadan jalan. "Tid4k ada tawar menawar dalam penagakan aturan,"katanya, dikonfiasi Jumat (31/12020) malam.

Ini perlu dilakukan karena Rois melihat tidak ada itikad baik dari perusahaan.

"Saat kita undang hearing, yang yang datang malah pelaksana di lapangan. Kesannya kita tidak dihargai. Kita sudah itikad baik tapi nggak dihargai,"katanya.

Ditegaskan tidak ada jalan lain,  Pemko mesti maksimalkan Satpol PP agar  bangunan yang menyalahi dibongkar.

Sementara itu, pihak investor dihubungi tidak mengangkat telepon.

Namun, pada hearing dengan DPRD, pihak pelaksana pembangunan pasar itu menyatakan bisa memahami masukan dari hearing itu. (prt)