SULUHRIAU, Natuna- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggelar Konsultasi Publik Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Ikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, di Natuna Hotel Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (12/2/2020).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh oleh Bupati yang diwakili oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Tasrif Amran, dan dihadiri oleh Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi Kepri, Relawan Zai, Kadis Perikanan Natuna, Zakimin, anggota FKPD Natuna serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Asisten II Ekonomi Pembangunan Natuna, Tasrif Amran, mengucapkan rasa terimakasihnya dan mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang telah memperhatikan Sektor Perikanan Natuna.

"Pemkab Natuna mengapresiasi dan berterimakasih kepada KKP yang memberi perhatian dalam pembanguann perikanan natuna. Semoga melalui pembangunan pasar ikan tentu diharap aktifitas ekonomi nelayan meningkat, dan mengoptimlakan potensi perikanan daerah," ungkapTasrif.

Tasrif mengatakan, melalui kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, untuk realisasi dana hibah dari Pemerintah Jepang, guna mengoptimalkan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan daerah.

"Melalui rencana pembangunan pasar ikan SKPT Natuna, tentunya diharapkan aktivitas  transaksi para nelayan tempatan khususnya dapat diselenggarakan dengan nyaman, selain itu juga akan memudahkan konektivitas pengelolaan SKPT Selat Lampa yang pada gilirannya dapat menampung hasil tangkap ikan nelayan yang salah satu tujuannya adalah sebagai penyangga harga nilai jual ikan," terang Tasrif.



Selain itu, Tasrif juga berharap agar segala program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna khususnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan KKP, Mahrus, mengatakan proses pembangunan SKPT Selat Lampa banyak mengalami kemajuan setelah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang cukup banyak.

Dikatakannya bahwa saat ini peluang pembiayaan diluar APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, akan menggunakan dana hibah dari Pemerintah Jepang untuk pengembangan SKPT di Natuna.

Mahrus mengatakan perjanjian hibah tersebut sudah ditandatangani pada tahun 2018 yang lalu. Proses tender sudah dilakukan, salah satunya menyiapkan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Mahrus menambahkan, melalui dana hibah ini akan dibangun pasar ikan di Ranai. Hal ini telah melalui proses penelitian tim konsultan Jepang, lokasinya sangat potensial dan berada pada titik perekonomian yang bisa berkembang cepat.

"Sosialisasi ini merupakan bagian untuk mendapatkan izin lingkungan, proses penyusunan AMDAL ditargetkan rampung dalam 4 (empat) bulan" ungkap Mahrus.

Mahrus juga mengungkapkan, bulan April 2020 akan dimulai pengerjaan Detail Enginering Desain (DED). Waktunya untuk DED selama 6 bulan dan masuk proses kontruksi dimulai bulan Oktober 2020, terkait proses hibah tidak terikat tahun anggaran," jadi bisa dilakukan multi years dengan target selesai pada bulan April tahun 2022," ungkapnya. (Adv, Zul)