SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemerintah pusat memberikan jatah 100 ton beras untuk dibagikan secara gratis kepada warga Kota Pekanbaru.

Tapi, bantuan itu akan dibagikan kyepada warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ada bantuan pemerintah pusat gratis, beras 100 ton. Sedang kita hitung, cuma data yang dipakai adalah dari Kementerian Sosial, yang di DTKS," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru Chairani, Ahad (5/4/2020).

Ia mengakui, dalam aturannya, sebenarnya untuk di luar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, Walikota Pekanbaru, kata Chairani, ingin bantuan itu dibagikan semua, baik STKS, BPNT juga PKH.

"Tadi pak wali ingin kalau bisa semuanya. Cuma kan ini apakah cukup atau tidak. Ini sedang dihitung-hitung dengan bantuan Pemko bagaimana. Nah kalau dalam aturan kita berarti kan data DTKS, di luar non bansos," jelasnya.

Artinya, jika hanya memakai DTKS ada sebanyak 19.523 Kepala Keluarga, dengan jumlah 82.080 jiwa yang akan mendapatkan bantuan itu. Namun, tidak menutup kemungkinan, penerima bantuan itu akan bertambah. Sebab, Dinsos saat ini masih mendata warga yang berhak menerima bantuan di tengah wabah virus Corona atau Covid-19.

"Tunggu (pembagian), nanti semuanya, kalau memang arahan pak wali dibagi, akan kita bagi. Yang jelas kita sudah mengajukan ke Bulog," jelasnya.

Chairani menambahkan, jatah kabupaten kota se-Indonesia sama, yaitu 100 ton beras. Sedangkan provinsi mendapatkan jatah 200 ton. "Beras saja. Inilah stimulan pemerintah untuk membantu masyarakat. Semua kabupaten kota se-Indonesia jatahnya 100 ton, provinsi 200 ton. Ketika nanti kabupaten kota tidak mencukupi, boleh minta ke provinsi," jelasnya. (ckl)