SULUHRIAU, Pekanbaru- Ketua RW 07 Keluarahan Sialang Munggu,  Kecamatan Tampan, Jabarullah menyesalkan dan tidak setuju dilabelinya oleh Pemko Pekanbaru rumah warga menerima bantuan sosial di masa Covid-19 dengan cat merah "Warga Miskin".

Menurutnya, satu sisi,  berterima kasih kepada Pemko Pekanbaru yang sudah memberikan bantuan sosial kepada warga sebagai konsekuensi diberlakukannya PSBB dalam rangka pencegahan wabah Covid-19 saat ini.

Dikatakannya, di masa covid-19 ini katanya, sesuai informasi, ada 4 jenis bantuan pemerintah yaitu,  PKH, BLT,  BPNT,  dan bantuan warga terdampak covid-19.

Untuk bantuan dampak Covid-19, pendataan telah dilakukan oleh ketua RT/RW sebelum tanggal 21 April lalu, meskipun belakangan terjadi kekacauan dalam pendistribusiannya sehingga ada penolakan dari sebagian besar Warga dan Ketua RT/RW di beberapa kelurahan.

Nah, belum lagi diselesaikan masalah data dari RTRW, muncul pula permasalahan baru dalam pendistribusian bansos karena rumah warga penerima manfaat harus di cat merah permanen dengan kalimat “Keluarga Miskin”.

"Hal ini menjadi pro-kontra di masyarakat, karena makna kalimat cat merah itu sangat tidak menghargai harkat martabat manusia, siapa yang mau di cap dengan status orang atau keluarga miskin. Jangan kita menambah penderitaan seseorang, sudahlah miskin di stempel pula di depan rumahnya, ini sama saja kita mendoakan orang tersebut untuk miskin selamanya," katanya.

Yang tidak masuk akal lagi katanya, jika penerima manfaat bansos itu ada dari warga yang terdampak Covid-19 seperti orang positif covid,  PDP,  mubaligh, guru dan lain-lain yang hanya  mereka masuk dalam penerima bansos semasa covid-19.

"Apakah mau distempeli orang miskin, siapa yang mau menghilangkan tanda catnya dengan mengecat kembali sesuai warna semula kalau covid-19, sudah selesai, ide siapa ini," katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2020).

Atau sebenarnya, bantuan ini yang mana?. Kata Jabarullah, yang menjadi isu sentral saat ini jugakan bantuan warga terdampak covid-19, disamping bantuan bansos lain yang memang selama ini juga sudah ada, hanya saja dikuatkan saat ini.

Oleh karena itu Jabarullah sebagai Ketua RW 07 sungguh menyayangkan langkah yang dilakukan Walikota Pekanbaru yang smart city dan madani ini.

Jikapun harus diberi tanda gunakanlah kata-kata yang bijak dan lebih bermartabat, misalnya cukup dengan tulisan “Keluarga Prasejahtera, atau penerima PKH, Penerima BLT dan lain-lain. Jadi jangan ditulis keluarga miskinlah, itu kan stigma tidak baik khususnya terhdap  anaknya di lingkungan.

"Seingat saya, hal ini sudah ada himbauan Kementrian Sosial Desember 2019 lalu, agar tidak menggunakan label bagi warga yang belum mampu dengan istilah keluarga miskin, mungkin lupa atau belum tahu kali ya, "tutup Jabarullah yang juga mantan anggota DPRD Riau ini. (rls)