SULUHRIAU- Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah harus tegas dalam menerapkan sanksi apabila ada yang melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sehingga, masyarakat memiliki kesadaran untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (COVID-19).

“Dibutuhkan kesadaran masyarakat, tapi kesadaran masyarakat harus disertai sanksi dari pemerintah. Tanpa sanksi juga, kesadaran itu tidak akan dijalankan masyarakat aturan-aturan itu. Sehingga, harus ada sanksi yang jelas,” kata JK seperti dikutip dari tvOne pada Jumat, 22 Mei 2020.

Menurut dia, selama PSBB masyarakat harus tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah dan kegiatan dikurangi, hanya beberapa kegiatan saja yang boleh sesuai aturan.

Tapi kenyataannya karena sanksi tidak jelas, maka tak berjalan sesuai apa yang diharapkan. “Karena itu, dipertegas lagi,” ujarnya.

Kemudian, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menilai ramainya masyarakat yang sudah banyak keluar rumah tanpa mengikuti protokol kesehatan corona karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan aturan PSBB.

Karena, kata JK, masyarakat menilainya sekarang sudah dibuka atau dilonggarkan sehingga rakyat tidak disiplin. Sebab, ada statemen-statemen dari berbagai unsur yang berbeda-beda tidak sesuai dengan apa yang digariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Makanya, rakyat menganggap pemerintah telah membuka atau melonggarkan.

Belum lagi, ada rencana beberapa masjid yang akan menggelar Salat Idul Fitri 1441 Hijriyah/2020 di tengah situasi masih pandemi COVID-19. Selain itu, ada juga mall yang sudah buka berarti tidak sesuai aturan PSBB dan melanggar. Untuk itu, JK melihat dalam kondisi seperti ketidakpastian ini sebaiknya pemerintah membuat kepastian.

Sumber: Viva.co.id
Editor: Jandri