SULUHRIAU, TanjungPinang - Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kepri dan PT PLN (Persero)   terungkap sebab melonjaknya tagihan listrik warga di tengah pandemi covid-19.

Rapat yang digelar Selasa (9/6/2020) menarik benang merah mengapa warga menjerit membayar tagihan PLN akibat menumpuknya tagihan selama 3 bulan sebelumnya, yaitu Maret, April, dan Mei.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Dicky Novalino mengatakan,  adanya RDP ini digelar justru terkait banyaknya keluhan warga terkaitm tarif penagihan listrik membengkak.

“Kalo kecurangan tidak, cuma karena kelalaian PLN karena tidak mencatat meteran di masa Pandemi Covid-19 ini, tagihan selama 3 bulan itu diestimasi berdasarkan bulan sebelumnya, sehingga ada penumpukan di bulan Juni,” ujar Dicky.

Selain Dicky, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah mengatakan, banyak hal yang perlu dibenahi setelah  RDP ini, salah satunya tentang pemutusan jika terjadi lambat bayar. Namun pemutusan itu sudah di sepakati untuk tidak dilakukan.

“Terkait permasalahan PLN ini, banyak hal yang di benahi salah satunya kita tidak adanya pemutusan, alhamdulilah sudah disanggupi oleh mereka, bahwa kalo ada terjadi keterlambatan tidak ada pemutusan,” ujarnya.

Sementara itu, Suharno Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) menjelaskan lonjakkan,  terjadi karena volume pemakaian masyarakat yang meningkat.

“Karena memang lonjakkan ini terjadi karena volume atau pemakaian dari masyarakat yang meningkat,” ujarnya.

Oleh karena itu, solusi yang diberikan kepada masyarakat dapat mencicil selama 3 bulan.

Suharno menambahkan, pelanggan bisa melakukan pengaduan di posko di tiap Kecamatan.

“Posko ini untuk mendekatkan diri kepada pelanggan, untuk memudahkan ke pelanggan tidak harus ke kantor PLN,” pungkasnya. (Adv, DPRD/SR)