SULUHRIAU, Kepri- DPRD Kepri menggelar paripurna jawaban pemerintah terhadap pandangan umum (padum) fraksi yang disampaikan terkait ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

Rapat paripurna sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi wakil ketua I, II dan III juga anggota DPRD Kepri.

Hadir Plt Gubernur Kepri Isdianto sekaligus menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepri yang disampaikan sebelumnya.

Dalam kesempatan itu Isdianto menanggapi pemandangan fraksi-fraksi dengan mengelompokan kedalam lima poin penting yang meliputi masalah realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, penglolaan barang milik daerah, SDM dan informasi pengelolaan keuangan daerah.

“PAD Kepri di 2019 sebesar Rp 3,9 triliun, dari yang sebelumnya hanya Rp3,5 triliun. Atau naik sebesar 12.56 persen,” kata Isdianto pada rapat paripurna DPRD Kepri, Selasa (30/6/2020).

Namun katanya, meski PAD naik, terang Isdianto, dari sisi retribus masih menurun dibanding tahun 2018 lalu. Penurunan retribusi ini karena pemanfaatan ruang laut yang belum terealisasi sesuai target.

“Hal ini karena masih menunggu penetapan Perda RZWP3K. Disamping itu retribusi labuh jangkar juga sampai sekarang masih dalam proses,” ujar Isdianto.

Hal lainnya yang tak luput dari poin penting yang ditanggapi Pemprov Kepri atas pemandangan fraksi-fraksi adalah menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Isdianto, masalah SDM di 2020 ini Pemprov Kepri menggerakkan 9 unit sekolah baru, baik SMA/SMK dan SLB.

“Untuk menggerakkan sekolah-sekolah tersebut, saat ini kami masih menyiapkan tenaga pendidik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan,” ujar Isdianto.

Isdianto juga berterimakasih kepada pimpinan DPRD dan anggota yang telah memberikan masukan, tanggapan dan koreksi atas Renperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

“Semua masukan DPRD Kepri tentu kami tidak lanjuti, sehingga yang kurang baik bisa diperbaiki kedepannya,” ujar Isdianto.

Sebelumnya hampir semua fraksi DPRD Kepri mengkritisi kinerja Pemprov Kepri terutama Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri yang dinilai tidak bisa melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan PAD.

Seperti disampikan Ketua Fraksi Gerindra Onward Siahaan yang mengatakan, BP2RD yang dipimpin Reni Yusneli dinilai kurang kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri.

“Selama ini, kami melihat tidak ada upaya dari BP2RD untuk mencari sumber PAD lain bagi Pemprov Kepri,” kata Onward pada rapat paripurna sebelumnya.

Onward juga menegaskan, seharusnya Pemprov Kepri dalam hal ini BP2RD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber PAD, tidak hanya terfokus pada pajak kendaraan yang selama ini menjadi andalan.

Selanjutnya DPRD dalam paripurna itu membentuk Pansus untuk membahas Ranperda tentang laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019.
(Adv, HPK/Sr*)